Bawaslu HSU Memastikan Standar Operasional Prosedur Pengawasan

KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) memastikan standar operasional prosedur pengawasan sesuai dengan ketentuan.

Hal itu ditegaskan Komisioner Bawaslu HSU M Khairuddin dalam rapat kerja strategi penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 bersama seluruh Staf Pelaksana Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penanganan Sengketa (PPPS) se Kabupaten HSU di Sekretariat Bawaslu HSU, Senin (22/7/2024) sore.

Koordinator Divisi PPPS Bawaslu HSU mengatakan, pentingnya dilakukan rapat kerja strategi penanganan pelanggaran pemilihan sebagaimana untuk memastikan standar operasional prosedur yang dilakukan nanti benar dan sesuai peraturan.

“Pentingnya agenda ini dilakukan untuk memastikan semua kompenen Divisi PPPS se Kabupaten HSU melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai peraturan,” kata Khairuddin.

Baca juga: Pekerja di Banjarmasin Tewas Tertimpa Beton saat Mendongkrak Rumah

Seiring dengan itu, Staf Divisi PPPS Bawaslu HSU Irina Puteri mengatakan, pentingnya penguasaan regulasi sebagai dasar dalam bertugas.

“Kita wajib menguasai regulasi, terkhusus Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 sebagai dasar kita dalam bertugas. Dan disana terdapat berbagai formulir yang penting untuk dipelajari,” tegas Puteri.

Divisi PPPS diharuskan pandai dalam melakukan pelayanan yang baik saat menerima laporan.

Baca juga: Peringkat Dua Teratas, Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan di Banjarbaru Naik

“Kita bertugas sesuai SOP, kita juga harus melayani dengan baik dan santun terhadap semua laporan yang kita terima agar proses penyelesaiannya baik dan dapat diterima semua pihak,” pungkasnya. (Kanalkalimantan.com/dew)

Reporter : dew
Editor : bie