DPRD Banjarbaru Setuju Defisit Anggaran 2024 Ditutupi Silpa

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru menyetujui defisit anggaran tahun 2024 yang diproyeksikan sebesar Rp90,7 miliar ditutupi melalui sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).

“Kami setuju defisit anggaran tahun 2024 ditutupi melalui Silpa, sehingga Pemko tidak mengalami kesulitan memenuhi pembiayaan,” ujar Ketua DPRD Kota Banjarbaru Fadliansyah, Rabu (12/7/2023).

Menurut Fadliansyah, sesuai materi Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun 2024, keuangan Pemko Banjarbaru diproyeksi mengalami defisit dengan angka sebesar Rp90,7 miliar.

Komposisi keuangan daerah memang selalu cenderung mengalami defisit yang disebabkan belanja daerah yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang dihimpun.

“Akibatnya terjadi defisit anggaran namun sesuai ketentuan hal tersebut bisa ditutupi melalui Silpa tahun lalu atas persetujuan DPRD yang harus disampaikan secara transparan dan sesuai ketentuan,” katanya.

Sesuai penjelasan yang disampaikan Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono saat menyampaikan KUA-PPAS itu pada rapat paripurna DPRD, Selasa (11/7/2023), kekurangan anggaran tahun 2024 ditutupi melalui Silpa.

“Defisit APBD 2024 diproyeksikan sebesar Rp90,7 miliar ditutupi dana Silpa sebesar Rp90,2 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp19,4 miliar,” ujar Wartono.

Penyusunan KUA-PPAS tahun anggaran 2024 menganggarkan program kepala daerah yakni program Maju, Agamis dan Sejahtera yang dilaksanakan satuan kerja perangkat daerah.

Program “Juara” yang masuk dalam visi-misi itu mulai dari pelayanan berbasis teknologi, homecare, beasiswa pendidikan tinggi, RT Mandiri, Urban Farming hingga peningkatan kesejahteraan.

Tiga sasaran indikator makro yakni pertumbuhan ekonomi ditarget 5,35-6,20 persen, penurunan angka kemiskinan jadi 4,10 persen, hingga IPM ditarget 79,78-80,05 dan gini ratio 0,301.

Proyeksi APBD 2024 dari sisi pendapatan sebesar Rp1,27 triliun dengan rincian PAD sebesar Rp316,8 miliar dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp962,8 miliar.

Kemudian, belanja daerah diproyeksi sebesar Rp1,37 triliun dengan rincian belanja operasi sebesar Rp1,06 triliun dan belanja modal/kegiatan sebesar Rp293,2 miliar dan belanja tidak terduga Rp12,4 miliar. (Kanalkalimantan.com/bie)

Editor : kk