Kabupaten Hulu Sungai Utara
Pj Bupati HSU Ikuti Rakor Inspektur Daerah Seluruh Indonesia
KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI – Penjabat (Pj) Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Raden Suria Fadliansyah bersama unsur Forkopimda ikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Inspektur Daerah se Indonesia secara daring dari Mess Negara Dipa Amuntai, Rabu (25/1/2023).
Rakor ini dibuka Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian dengan diawali penandatanganan kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) sehubungan penanganan laporan atau pengaduan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Mendagri Tito Karnavian meminta agar pertumbuhan ekonomi harus tetap dijaga untuk mencapai itu saat ini modal APBN dan APBD yang memancing sektor swasta.
“Belanja APBN dan APBD ini harus efektif dan efisien dimanfaatkan sebaik mungkin. Untuk bisa efektif dan efisien harus betul-betul dijaga agar tidak bocor dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masing-masing,” katanya.
Baca juga: Pria Ditemukan Tertelungkup Tak Bernyawa di Pinggir Jalan Kampung Melayu Darat
Tito menyebut APH dan APIP berperan untuk menegakkan aturan administrasi dan pidana agar program tepat sasaran, efektif dan efisien mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Karenanya kesepakatan yang dibangun ini merupakan upaya terciptanya sinergisitas yang lebih baik antara APIP dan APH dalam pelaksanaan setiap poin-poin dalam MoU yang baru saja ditanda tangani,” imbuhnya.
Setelah mengikuti Rakor, Pj Bupati HSU Raden Suria mengatakan, rapat koordinasi ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk lebih meningkatkan pengawasan daerah dan kerjasama antara APIP dan APH.
Menurutnya mengefektifkan pengawasan di daerah yang pada akhirnya tertuju pada kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Baca juga: Tabrakan Maut di Jalan Trikora, Pengendara Roda Dua Tewas di Tempat
“Harapan kerjasama ini dapat mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan di daerah,” pungkasnya. (Kanalkalimantan.com/dew)
Reporter : dew
Editor : bie
-
Hukum3 hari yang laluKetimpangan Relasi Kuasa Negara – Rakyat dalam Sengketa Tanah Sidomulyo 1
-
Kabupaten Hulu Sungai Utara1 hari yang lalu98 Petinju Muda Tampil di Kejurprov Tinju 2026 Amuntai
-
Pemprov Kalsel2 hari yang laluPemprov Kalsel Serahkan Bantuan Kependidikan Program Paket 13 Kabupaten Kota
-
HEADLINE1 hari yang laluKetika Efektivitas MBG Dipermasalahkan, Presiden Prabowo Rasa ‘CEO MBG’
-
Kalimantan Selatan2 hari yang laluWacana Asesor Aktivis HAM Jadi Alat Diskriminasi Aktivisme
-
Kabupaten Kapuas1 hari yang laluSilaturrahmi Bersama Jurnalis, Bupati Wiyatno : Program Kampung Nelayan Merah Putih di Kapuas Kuala





