Pemkab HSU Siapkan Strategi untuk Masyarakat Dampak Kenaikan BBM

KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI – Merespon kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan harga kebutuhan pokok, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Utara (HSU) menyusun rencana aksi mengantisipasi lonjakan harga serta pengendalian inflasi di daerah.

Hal tersebut ditegaskan Pelaksana Tugas (Plt)Bupati HSU H Husairi Abdi, saat menyampaikan jawaban kepala daerah atas pemandangan umum fraksi DPRD tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022 dalam rapat paripurna DPRD HSU, Senin (12/9/2022).

“Sesuai dengan hasil rapat Tim Pengendali Inflasi Kabupaten HSU, maka kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dengan memberikan bantuan sosial dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai,” kata Plt Bupati Husairi

Husari menegaskan, pihaknya tengah menyiapkan langkah-langkah strategis terhadap dampak kenaikan BBM.

Baca juga: Tak Ada Kesepakatan, Ancam Turunkan Penumpang BRT Banjarbakula Koridor 2 

Salah satunya mengefektifikan koordinasi tim pengendali inflasi pusat dan daerah, serta mengupayakan agar arus distribusi kebutuhan pokok aman lancar tidak ada hambatan.

Sedangkan untuk dana Bantuan Langsung Tunai (BLT), lanjut Husairi, diambil dari alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Perubahan tahun anggaran 2022 dengan target 9 ribu lebih Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di 10 kecamatan dan 5 kelurahan.

“Terkait dengan akurasi data calon penerima BLT, Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa HSU, akan bekerjasama dengan Lurah dan Kepala Desa untuk melakukan pendataan dengan menyisir calon keluarga penerima manfaat yang terdampak kenaikan BBM,” Imbuhnya.

Ia juga menambahkan, sebagai antispasi penyebaran Covid-19 dan menghindari kerumunan, maka mekanisme penyaluran BLT akan langsung diserahkan kepada Kepala Desa/Lurah untuk kemudian dibagikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Selain bantuan BLT dari Pemkab HSU, Husairi juga menyebut, program Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) dari Kementerian Sosial RI dan disalurkan oleh Bank Himbara kepada KPM melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam bentuk saldo e-Wallet sebesar Rp 200 ribu per bulan.

“Kebutuhan untuk belanja pangan atau sembako yang dibelanjakan pada agen e-warung yang dibentuk oleh Bank Himbara,’ pungkasnya.

Baca juga: Inovasi Layanan, Satlantas Polres Banjarbaru Luncurkan Program Voucher SIM Gratis untuk Warga Tak Mampu! 

Sekadar informasi, Himbara adalah himpunan bank negara yang terdiri dari Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN ditunjuk oleh Kemensos sebagai penyalur pencairan BPNT kepada keluarga penerima manfaat untuk bantuan uang yang hanya bisa dibelanjakan membeli kebutuhan pokok di e-warung yang bekerja sama dengan bank. (Kanalkalimantan.com/dew)

Reporter : dew
Editor : kk