19 Wakil Rakyat Bolos Tanpa Kejelasan, Paripurna DPRD Banjar Gagal!

MARTAPURA, Agenda rapat paripurna Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Banjar batal digelar, Selasa (3/7). Agenda pengambilan keputusan terhadap Raperda dan Penyampaian Bupati Banjar terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 tidak kuorum alias tak mencukupi jumlah kehadiran para wakil rakyat.

Dari daftar 45 anggota DPRD Banjar, hanya 26 orang wakil rakyat saja yang hadir dalam rapat paripurna tersebut. Walhasil, pimpinan dewan menunda agenda paripurna untuk waktu yang belum ditentukan.

Data yang dihimpun Kanal Kalimantan, bahwa bukan kali ini saja rapat paripurna gagal kerena tak dihadiri anggota yang cukup. Sebelumnya, sidang paripurna pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang keuangan daerah serta produk hukum daerah juga sempat tertunda beberapa bulan yang lalu.

Rapat Paripurna DPRD Banjar yang batal itu untuk pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten Banjar Tahun 2018-2038 serta agenda Penyampaian Bupati Banjar terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Ketua DPRD Banjar H Rusli SAP MM sebagai pimpinan sidang terpaksa harus menskor sidang sebanyak dua kali untuk menunggu kehadiran para anggota dewan. Saat diskor pertama kali hanya 24 orang yang hadir dari total 45 anggota DPRD Banjar.

Sedangkan saat skor kedua, hanya bertambah 2 orang menjadi 26 orang sehingga masih belum memenuhi kuorum yakni sebanyak 2/3 anggota dewan yakni minimal 30 orang. Dan karena tidak memenuhi kuorum sesuai Tatib No 1/2014 pasal 80 Ayat 1B, maka sidang ditunda dan dijadwalkan ulang oleh Banmus.

Menurut H Rusli, banyaknnya ketidak hadiran anggota dewan hari ini disebut karena sebagaian anggota dewan sedang mengikuti tes kesehatan guna memenuhi persyaratan untuk menjadi calon anggota DPRD, namun jika alas an tersebut diiyakan sebagai alasan tidak menghadiri sidang paripurna, H Rusli sangat menyayangkannya. Mengingat hal itu bisa saja untuk disiasati waktunya.

“Seharusnya mereka bisa membagi waktu dalam hal ini sehingga rapat paripurna bisa terlaksana, sebelumnya rapat paripurna sudah dua kali juga tidak terlaksana, nah ini yang ketiga kalinya, dan sangat disayangkan pada kali ini, teman-teman mementingkan kepentingan pribadi bukan mementingkan kepentingan rakyat,” beber H Rusli.

Politisi Partai Golkar ini wakil rakyat yang tidak berhadir ini bisa menyadari kesalahan sendiri, dan bila masih seperti itu, menurutnya terserah rakyat saja mau berpendapat seperti apa menanggapi hal tersebut.

“Rakyat sekarang ini sudah pintar dan mengerti, kita sebagai wakil rakyat harus mengamban amanah, jangan sampai amanah ini diabaikan,” sebutnya.

Lebih jauh Rusli juga mengatakan terkait anggota dewan yang tidak pernah berhadir dalam beberapa pertemuan di sidang paripurna DPRD Banjar, menurutnya Ketua BK harus merangkum daftar absen dan berkewajibannnya menyampaikan kepada fraksi masing-masing untuk selanjutnya ditindak lanjuti.

“Dari fraksi nanti bisa memberi sanksi dan mempertimbangkan apakah anggota DPRD ini masih layak untuk dipilih lagi kedepannya,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Banjar KH Khalillurahman mengatakan, pihaknya sebagai badan eksekutif pada kesempatan ini sudah memenuhi kewajiban untuk berhadir dan siap untuk pengambilan keputusan terhadap Raperda dan Penyampaian terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran.

“Kami sebagai badan eksekutif sudah berhadir dan sudah siap, namun mungkin kendalanya sekarang ada di DPRD Banjar sehingga rapat ini kita tunda lagi,” ujarnya. (rendy)