170 TPS di Kabupaten Banjar Terancam Tanpa Pengawas

MARTAPURA, Sama halnya seperti di beberapa wilayah seluruh Indonesia. Bawaslu nampak kesulitan dalam perekrutan pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Setidaknya ada 170 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Banjar yang terancam tanpa pengawas.

Begitu disampaikan Ketua Bawaslu Banjar Fajeri Tamzidillah, sampai saat ini masih ada 170 pengawas dari 1.837 TPS yang ada di Kabupaten Banjar masih belum ada pengawasnya, karena pendaftar pengawas TPS banyak yang tidak menenuhi syarat.

“Hari ini kita akan lantik seluruh pengawas di TPS, sebenarnya jumlah pengawas yang dibutuhkan sama dengan jumlah TPS di wilayah Kabupaten Banjar yaitu 1.837 TPS, namun yang ada pengawas baru 1.667 TPS, memng kecil sekali jika dibanding total jumlah TPS yang ada di Kabupaten Banjar,” bebernya.

Ditambahkan Fajeri, adapun persyaratan untuk menjadi pengawas TPS sama seperti beberapa kabupaten/kota lain. Diantaranya berusia minimal 25 tahun, setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 hingga berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.

“Banyak yang tidak memenuhi beberapa persyaratan tersebut, sehingga ada beberapa TPS yang tidak bisa kita rekrut. Apakah ini ada kebijakan lain, kami tunggu regulasi dari Bawaslu RI. Ini memang bukan permasalahan kita saja di Bawaslu Banjar, tapi juga hingga tingkat provinsi,” terangnya.

Ditanya adakah solusi mengenai TPS yang kosong pengawas itu, Fajeri mengatakan, apabila tidak ada regulasi dari Bawaslu RI, dengan sangat terpaksa di beberapa TPS yang tidak ada pengawas ditugaskan pengawas desa ataupun pengawas kelurahan ke TPS tersebut.

“Jadi kalau memang tidak ada, kita akan turunkan pengawas dari kelurahan atau desa, minimal mereka melihat proses perhitungan suara, atau memfoto hasilnya, sehingga itu menjadi bahan pantauan kita, bahwa pemungutan di TPS itu dapat berjalan dan data apabila ada terjadi permasalahan kemudian hari,” pungkasnya. (rendy)