Unjuk Rasa di Rumah Banjar: Tolak Taman Nasional Meratus!

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Ratusan mahasiswa kembali berdemontrasi ke gedung DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) membawa sejumlah tuntutan dan penolakan, Rabu (26/11/2025) siang.

Mereka datang ke Rumah Banjar -sebutan gedung DPRD Kalsel- masih dengan agenda yang sama, karena merasa tidak puas dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan pada Senin (24/11/2025) kemarin.

Massa merasa dikhianati dalam aksi sebelumnya, karena tidak diperbolehkan masuk ke dalam gedung DPRD Kalsel.

Sembari menunggu pimpinan DPRD Kalsel, beberapa perwakilan mahasiswa berorasi menyampaikan keresahan.

Baca juga: Kualitas dan Distribusi BBM Kena Sorot, Depo Pertamina Banjarmasin Dicek

Beberapa waktu kemudian, Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK bersama pimpinan-pimpinan lain datang menemui massa.

Sama seperti aksi sebelumnya, mahasiswa ingin berdialog di dalam Rumah Banjar, bukan di jalan. Negosiasi pun berlangsung antara massa dan pimpinan DPRD Kalsel.

Awalnya, DPRD Kalsel menawarkan beberapa perwakilan massa saja yang masuk karena keterbatasan ruangan tapi mahasiswa dengan tegas menolak itu sebab mereka adalah satu kesatuan.

Usai berunding, akhirnya pimpinan DPRD Kalsel mempersilahkan mahasiswa masuk ke dalam Rumah Banjar asalkan mereka bisa menjamin keamanan dan tidak berbuat anarkis.

Baca juga: Unjuk Rasa Tolak KUHAP di Banjarmasin: Mahasiswa Mosi Tak Percaya DPRD Kalsel

Mahasiswa Duduki Gedung DPRD Kalsel

Rombongan mahasiswa mulai memasuki gedung DPRD Kalsel secara tertib dan berbaris sesuai dengan almamater masing-masing.

Setelah semua massa masuk, aksi dilanjutkan dengan penyampaian isu yang diwakili sejumlah Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dari beberapa kampus.

Mereka menyampaikan 3 isu utama yang dituntut ke DPRD Kalsel yakni Tolak KUHAP, penurunan kualitas BBM, dan menolak Taman Nasional Meratus.

Seusai penyampaian, giliran pimpinan DPRD Kalsel yang menanggapi tuntutan mahasiswa. Wakil rakyat Rumah Banjar menerima semua tuntutan mahasiswa dan berkomitmen meneruskannya ke DPR RI dengan penandatanganan surat pernyataan dari Ketua DPRD Kalsel yang isinya menyetujui tuntutan massa.

Penandatanganan tersebut menandai berakhirnya aksi demontrasi, mahasiswa kemudian keluar dan kembali ke titik awal aksi.

Jenderal Lapangan Aksi, Yazid Arifani mengatakan, mahasiswa berhasil masuk ke dalam gedung DPRD Kalsel untuk menyampaikan 6 poin tuntutan. Berikut 6 pon tuntutan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalsel:

1. Mendesak DPRD Kalimantan Selatan menyuarakan sikap kritis kepada DPR RI dan pemerintah pusat terkait penetapan KUHAP yang mengandung pasal-pasal berpotensi melanggar HAM dan prinsip keadilan dalam penegakan hukum.

2. Menuntut pembatalan terhadap penetapan Taman Nasional Meratus yang mengancam ruang hidup masyarakat adat dan dilakukan tanpa kajian sosial lingkungan yang memadai.

3. Menuntut Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan aparat penegak hukum untuk menghentikan total tambang ilegal, serta melakukan penyidikan terbuka terhadap perampasan tanah dan pencemaran lingkungan.

4. Mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan audit lingkungan menyeluruh, menyediakan air bersih darurat, memperbaiki infrastruktur rusak akibat tambang, dan memulihkan hak-hak masyarakat adat.

5. Menolak implementasi BBM bercampur etanol dan mendesak pemerintah pusat melakukan kajian ulang komprehensif untuk menjamin ketersediaan BBM berkualitas bagi masyarakat.

6. Menuntut Presiden dan DPR RI segera mengesahkan undang-undang pro rakyat.

Baca juga: Setop Bullying! Disdikbud HSU Beri Pendampingan Cegah Perundungan di Sekolah

Meskipun mahasiswa bisa masuk ke Rumah Banjar, mereka mengaku belum puas sebab penyampaian tuntutan kepada Ketua DPRD Kalsel masih langkah awal.

“Kami perlu bukti konkret mengenai solusi yang memang dihadirkan oleh dewan kita, tidak hanya sebatas tandatangan di atas materai,“ tegasnya.

Setelah aksi ini, pihaknya akan fokus mengawal tuntutan-tuntutan yang telah disampaikan dan mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat.

“Kami minta kepastiannya di hari Senin, apabila tidak ada kelanjutannya maka kami akan turunkan massa berlipat ganda untuk menghadirkan aksi jilid tiga,” tandasnya.

Tindak Lanjut dari DPRD Kalsel

Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK memastikan, tuntutan-tuntutan mahasiswa akan diteruskan ke Pemerintah pusat pada Senin (1/12/2025). H Supian menganggap tuntutan tersebut merupakan dorongan yang harus segera ditindaklanjuti demi membela kepentingan rakyatnya.

“Kami berasal dari rakyat untuk rakyat, jadi ini adalah kolaborasi yang baik,” ujar Ketua DPRD Kalsel.

Ketua DPRD Kalsel turut mengapresiasi mahasiswa atas aspirasi yang diberikan, tak lupa dia berterima kasih kepada aparat kepolisian yang menjaga keamanan selama demo berlangsung. (Kanalkalimantan.com/fahmi)

Reporter: fahmi
Editor: bie