Susul Banjarmasin, Pemprov Kalsel Kaji Kesiapan 3 Daerah Terapkan PSBB

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Kementrian Kesehatan (Kemenkes) RI telah menyetujuinya penerapan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) di kota Banjarmasin. Menyusul keputusan ini, Pemerintah Provisi (Pemprov) Kalimantan Selatan rupanya kembali mengkaji kesiapan daerah-daerah penyangga ibu kota Kalsel, jika dilakukan penerapan PSBB secara serentak.

Pemprov Kalsel mengadakan rapat dengan mengundang pejabat dari 3 daerah di Kalsel, Senin (20/4/2020). Adapun daerah yang menjadi pembahasan ialah Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Batola.

Wali Kota Banjarbaru Nadjmi Adhani mengungkapkan, rapat pada hari ini (Senin 20 April 2020) membahas wacana tentang penerapan PSBB di 3 daerah yang berdekatan dengan kota Banjarmasin. Namun, ia sendiri belum mengetahui dari hasil rapat tersebut.

“Hari ini, pak Sekretaris Daerah Banjarbaru dan Kepala Dinas Kesehatan yang menghadiri rapat itu. Pemprov Kalsel ingin mengetahui kesiapan 3 daerah ini jika diusulkan untuk menerapkan PSBB,” katanya.

Menurut Nadjmi, Pemprov Kalsel melihat bahwa penerapan PSBB di Kota Banjarmasin dinilai kurang efektif. Pasalnya, pergerakan orang-orang yang dari daerah lain ke Banjarmasin begitu luas.

“Pemprov Kalsel mungkin melihat penerapan PSBB di Kota Banjarmasin kurang efektif. Karena harus harus diakui banyak pergerakan manusia dari di daerah-daerah penyangga Banjarmasin,” lanjutnya.

Lantas, apakah Kota Banjarbaru terdapat indikator untuk menerapkan PSBB?

Dalam hal ini Wali Kota Banjarbaru mengakui bahwa beberapa indikator memang telah muncul. Salah satunya, dari aspek kesehatan yakni transmisi lokal atau penularan lokal Covid-19 yang terjadi di dalam kota Banjarbaru. Namun, ia menegaskan bahwa masih ada menunggu keputusan dari Pemprov Kalsel.

“Kalau memenuhi syarat, siap tidak siap, suka tidak suka, mau tidak mau, kita (Kota Banjarbaru) akan menerapkan PSBB,” pungkasnya. (kanalkalimantan.com/rico)