Senin, Aliansi Masyarakat Kalsel Melawan Serbu Rumah Banjar

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Mengawali September pekan depan, kelompok yang mengatasnamakan diri mereka sebagai Aliansi Masyarakat Kalsel Melawan akan menggelar unjuk rasa di DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), pada Senin (1/9/2025) mendatang.

Massa terdiri dari sejumlah elemen masyrakat ini terdiri atas mahasiswa, pengemudi ojek online (ojol), buruh, hingga masyarakat sipil.

Koordinator Wilayah BEM se Kalimantan Selatan (Kalsel), Rizki mengatakan, pihaknya akan berkumpul di Taman Kamboja, Jalan Anang Adenansi sebelum bergerak menuju titik aksi Rumah Banjar -sebutan gedung DPRD Kalsel- di Jalan Lambung Mangkurat.

Baca juga: Tuntutan Diperhatikan, Ketua DPRD Banjarbaru: BPJN Kalsel Validasi Warga Terdampak Ekonomi

“Kami menuntut reformasi menyeluruh di tubuh DPR agar gaji dan tunjangan anggota dewan selaras dengan kondisi fiskal negara. Selain itu, kami menolak segala bentuk negosiasi yang tidak langsung dihadiri Ketua DPRD Kalsel,” ungkap Rizki saat konsolidasi di Banua Anyar, Jumat (29/8/2025) malam.

Lebih jauh, massa turut menuntut reformasi kepolisian, revisi UU Polri, hingga mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mundur apabila tidak adanya komitmen perubahan. Mereka mengecam keras tindakan represif aparat terhadap masyarakat.

Kasus meninggalnya Affan Kurniawan yang sampai kini belum ada kejelasan juga menjadi sorotan mereka. Lantas instansi terkait menurusnya harus bertanggung jawab penuh atas insiden tersebut.

Baca juga: Adu Ketangkasan Fire & Resque Challenge 2025 DPKP Banjar

Isu lokal pun tak luput dari perhatian massa salah satunya penolakan mereka terhadap rencana penetapan Taman Nasional Pegunungan Meratus.

“Kami menuntut penghentian monopoli batubara, penyelesaian konflik agraria perkebunan sawit, serta berbagai persoalan masyarakat di Kalsel, termasuk di Kabupaten Kotabaru,” tegas Rizki.

Aliansi Masyarakat Kalsel Melawan mendesak pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset serta RUU Perlindungan Masyarakat Adat sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat.

Berikut 5 poin tuntutan Aliansi Masyarakat Kalsel Melawan:
1. Reformasi DPR; efisiensi gaji dan tunjangan DPR disesuaikan dengan kondisi fiskal negara, serta transparansi penggunaan dana. Hadirkan Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK, tanpa perwakilan.
2. Reformasi Polri; revisi UU Polri, hentikan tindakan represif aparat, dan Kapolri mundur bila tak berkomitmen.
3. Usut tuntas dan tuntut pertanggungjawaban kasus meninggalnya Affan Kurniawan.
4. Tolak penetapan Taman Nasional Meratus, monopoli batubara, dan konflik agraria sawit yang merugikan masyarakat Kalsel.
5. Segera sahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Perlindungan Masyarakat Adat.

“Aksi ini akan terus dikawal massa hingga mendapat jawaban langsung dari Ketua DPRD Kalsel, Supian HK,” pungkas Rizki. (Kanalkalimantan.com/fahmi)

Reporter: fahmi
Editor: bie