Kabupaten Hulu Sungai Utara

Sekda HSU : Netralitas ASN, Tidak Memihak Kepentingan Siapapun

Diterbitkan

2 tahun yang lalu

pada

13 November 2024

Diunggah oleh

Muhammad Andi

Sekda HSU Adi Lesmana saat menjadi pembicara dalam acara Rakor bersama Bawaslu HSU. Foto: diskominfohsu

KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI – Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi topik utama Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

“Kita ketahui bersama, salah satu asas penyelenggaran kebijakan dan manajemen ASN adalah netralitas,” kata Sekertaris daerah (Sekda) HSU Adi Lesmana saat menjadi pembicara di acara yang berlangsung di Gedung Aneka Guna Amuntai, Rabu (13/11/2024) siang.

Netralitas ASN berarti bahwa setiap ASN tidak berpihak ataupun memihak kepada kepentingan siapapun. Seperti diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil.

“ASN memiliki tanggung jawab sebagai pelayan publik untuk bisa menjaga marwah, sebagai pengayom masyarakat yang tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau suatu kelompok tertentu,” ujarnya.

ASN juga tidak boleh terpengaruh sirkulasi kekuasaan politik, karena netralitas ASN merupakan suatu objek pengawasan tidak hanya oleh Bawaslu, tetapi juga oleh komisi ASN dan masyarakat umum.

Oleh karena itu, Sekda berharap para ASN yang ada di Kabupaten HSU menjaga netralitas sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang atau peraturan pemerintah.

Diharapkan tidak ada ASN yang melanggar baik kode etik atau kedisiplinan berkaitan dengan netralitas yang bisa menyebabkan ASN yang bersangkutan mendapatkan hukuman atau sanksi.

“Kita benar-benar bisa menjaga sikap netralitas sebagai ASN dalam Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Utara,” tutupnya. (Kanalkalimantan.com/dew)

Reporter: dew
Editor: bie