Purbaya Pastikan BBM Subsidi Tak Naik

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi hingga akhir 2026.

Purbaya memastikan kebijakan tersebut tetap berjalan meskipun terdapat tekanan dari kenaikan harga minyak dunia.

“Saya ingin menegaskan bahwa subsidi BBM tidak akan dihilangkan dan akan tetap ada sampai akhir tahun,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Senin (6/4/2026).

Baca juga: 183 PNS Pemkab Balangan Dilantik

Purbaya menjelaskan, pemerintah telah melakukan berbagai simulasi (exercise) dengan asumsi harga minyak dunia rata-rata mencapai US$100 per barel sepanjang tahun ini. Dari perhitungan tersebut, defisit anggaran masih dapat dijaga di kisaran 2,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Dengan berbagai penyesuaian dan efisiensi, kami pastikan defisit tetap terjaga,” jelasnya.

Purbaya juga menegaskan kondisi fiskal Indonesia masih kuat dan memiliki ruang bantalan untuk menghadapi risiko global.

Pemerintah, kata dia, masih memiliki cadangan anggaran dalam bentuk Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebesar sekitar Rp420 triliun yang dapat digunakan jika kondisi mendesak.

“Kalau dalam kondisi tertekan, kita masih punya bantalan fiskal Rp420 triliun,” ujarnya.

Baca juga: Usis I Sangkai Terpilih Ketua DAD Kabupaten Kapuas 2026-2031

Namun, ia menilai peluang harga minyak dunia bertahan di atas US$100 per barel dalam jangka panjang relatif kecil, sehingga risiko terhadap APBN masih terkendali.

Purbaya pun meminta masyarakat tidak khawatir terhadap kondisi keuangan negara.

“Masyarakat tidak perlu khawatir. Anggaran kita masih cukup,” tegasnya.

Dia menambahkan, setiap kebijakan pemerintah telah melalui perhitungan matang, termasuk konsekuensi fiskalnya.

Baca juga: Perbaikan Pipa di Zona Bandara, Ini Wilayah Pelanggan PTAM Intan Banjar yang Terdampak

Pada sisi lain, Purbaya juga mengungkapkan dampak kebijakan penghapusan bea masuk suku cadang pesawat yang diperkirakan mengurangi penerimaan negara sekitar Rp500 miliar.

Namun, kebijakan tersebut dinilai penting untuk mendukung efisiensi biaya industri penerbangan nasional di tengah tekanan global. (Kanalkalimantan.com/Beritasatu)

Editor: kk