HEADLINE

PSU Bentuk Ketidakbecusan KPU Jadi Penyelenggara Pemilu!

Diterbitkan

1 tahun yang lalu

pada

5 Maret 2025

Diunggah oleh

Risa

Akademisi Hukum Pemilu Universitas Indonesia Titi Anggraini menjelaskan sejumlah persoalan yang menyebabkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah untuk Pilkada 2024.

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Akademisi Hukum Pemilu Universitas Indonesia Titi Anggraini menjelaskan sejumlah persoalan yang menyebabkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah untuk Pilkada 2024.

Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) ini menilai KPU RI tidak cermat dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal pelaksanaan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) dan kurangnya pengawasan terhadap jajarannya di daerah

“Kurangnya pengawasan dan juga kontrol internal terhadap jajaran di daerah, tidak profesionalnya KPU daerah dalam melaksanakan tahapan pencalonan, ketidakpahaman dan ketidakkonsistenan dalam menjalankan regulasi baik di jajaran KPU maupun Bawaslu daerah, putusan pengadilan yang menyimpangi aturan main pemilu, serta kurangnya penguasaan petugas pemilihan di lapangan atas aturan main kepemiluan di TPS,” kata Titi kepada Suara.com –jejaring mitra Kanalkalimantan.com-, Rabu (5/3/2025).

Untuk itu, dia memberikan sejumlah catatan untuk penyelenggara pemilu menjelang pelaksanaan PSU di 24 daerah. Titi mengatakan bahwa KPU harus cermat dalam mengidentifikasikan masalah yang menyebabkan perintah PSU dari MK.

Dengan begitu, KPU bisa mengantisipasi secara optimal masalah-masalah yang sebelumnya menyebabkan PSU di 24 daerah.

“KPU juga harus memastikan regulasi teknis yang diterbitkan untuk pelaksanaan PSU benar-benar tegas, jelas, dan tidak multitafsir,” ujar Titi.

Selain itu, Titi juga menilai KPU mesti memastikan pelatihan, bimbingan teknis, dan penguatan kapasitas terhadap petugas pemilihan secara efektif dan tepat sasaran.

“Hal itu agar tidak ada lagi distorsi antara aturan main yang ada dengan pelaksanaan teknis oleh para petugas pemilihan yang ada di lapangan,” ucap Titi.

“Khususnya, petugas KPPS yang menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Sebab banyak persoalan yang menyebabkan terjadinya PSU karena ketidakcermatan dan ketidakpatuhan petugas KPPS dalam melaksanakan prosedur pungut hitung di TPS,” tandas dia.

Berikut daftar lengkap PSU Pilkada 2024 di 24 daerah: