Polri hingga Kejagung Diusulkan Lakukan TWK, DPR: Bukan untuk Pecat yang Kita Tidak Suka

KANALKALIMANTAN.COM – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, mengusulkan agar tiga mitra Komisi Hukum, yakni Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung dan Polri melakukan tes wawasan kebangsaan (TWK) serupa yang dilakukan oleh KPK.

Usulan tersebut disampaikan Benny dalam rapat antara Komisi III dengan Kemenkumham, Kejagung, dan Polri.

“Kalau boleh, di Kejaksaan, Kepolisian, dan Kumham juga dilakukan hal yang sama dan juga harus ada anggarannya di sini. Kalau bisa,” kata Benny, Senin (7/6/2021).

Benny mengatakan usulan pelaksanaan TWK kepada tiga mitranya itu bukan dimaksudkan untuk memecat pegawai atau anggota bilamana diketahui tidak lulus. Lebih dari itu, TWK ditujukan untuk menjalankan fungsi secara profesional.

“Tentu maksudnya bukan untuk memecat atau memberhentikan yang tidak suka dengan kita. Tapi benar benar dalam rangka menjalankan fungsi secara profesional. Supaya ada militansi dan saya tidak melihat itu ada di sini, atau mungkin saya tidak menangkap,” kata Benny.

Benny mengaku sepanjang rapat dan mendengarkan paparan dari tiga mitra Komisi III, ia tidak mendengar ada pengajuan usulan untuk pelaksanaan TWK. Karena itu Benny mengusulkan agar agenda TWK dimasukkan juga falam rencana anggaran baik Kemenkumham, Kejagung, maupun Polri.

“Tidak satu pun kata yang muncul ada agenda untuk tes wawasan kebangsaan sebagai bagian dari pembinaan. Ini kan dulu kalau saya tidak salah bagian dari agenda reformasi kultural di setiap institusi, yang kemudian Bapak Jokowi melanjutkan itu dengan reformasi mental,” ujar Benny.

Menjawab usulan Benny, Wakapolri Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono mengatakan Polri memiliki tes serupa TWK yang dilakukan terhadap calon anggota Polri.

Selain itu tes juga dilajukan kepada anggota Polri yang akan mengalami kenaikkan pangkat.

“Tentang bagaimana tes wawasan kebangsaan, sebenarnya setiap anggota Polri masuk itu sudah ada tes ini semua pak, bahkan bukannya tes masuk pada sekolah-sekolah pengembangan, kita sudah ada ini pak namanya itu di Propram tes PMK,” kata Gatot.

Gatot menjelaskan sekaligus mengapa Polri tidak memasukan pelaksanaan tes serupa TWK itu dalam perencanaan anggaran di Kepolisian Negara RI.

“Kita memang tidak khusus membuat anggaran seperi anggaran tes wawasan kebanggsaan. Tapi setiap pendidikan itu sudah ada maupun untuk kenaikkan pangkat sudah masuk dalam pembinaan profesionalisme anggota Polri,” kata Gatot.(suara.com)