Kota Palangkaraya
Perubahan Status Kelurahan ke Desa Bisa Maksimalkan Pembangunan
KANALKALIMANTAN.COM, PALANGKARAYA – Anggota DPRD Kota Palangkaraya, Khemal Nasery mendorong sejumlah wilayah di ibu kota Kalteng agar beralih status dari kelurahan menjadi desa.
Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan di daerah pinggiran kota.
Menurutnya, ada beberapa kawasan yang secara karakteristik lebih tepat disebut desa, namun hingga kini masih berstatus kelurahan. Kondisi tersebut membuat wilayah dimaksud tidak bisa mengakses dana desa dari pemerintah pusat.
“Karena memang ada beberapa kelurahan di Kota Palangkaraya ini yang sebenarnya bentuknya itu desa, tetapi statusnya justru kelurahan, sehingga tidak mendapat dana desa dari pemerintah pusat,” kata Khemal, Senin (25/8/2025).
Baca juga: Pengprov PSHT Kalsel Gelar Rapat Triwulan, Ini Pesan Anggota Majelis Luhur
Khemal mencontohkan, wilayah seperti Kelurahan Mungku Baru, Bukit Sua, Panjehang, dan Kanarakan, seharusnya bisa mendapat dana desa untuk menopang pembangunan. Selama ini, kebutuhan pembangunan di daerah itu masih bergantung pada APBD Kota Palangkaraya.
“Kalau beberapa wilayah itu bisa beralih status menjadi desa, tentu mereka akan mendapatkan dana desa sebesar Rp2 miliar yang bisa memaksimalkan pembangunan di wilayahnya,” ucapnya.
Ketua Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya itu menegaskan akan mengkaji mekanisme peralihan status kelurahan ke desa sebagai solusi bagi pembangunan wilayah pinggiran agar tidak tertinggal.
“Kalau dapat Rp2 miliar, artinya jalan-jalan yang berlubang itu bisa ditangani melalui APBDes. Saya yakin itu akan lebih optimal lagi dalam meningkatkan pembangunan,” ujarnya.
Khemal menambahkan, meski saat ini pembangunan di beberapa kawasan masih ditopang APBD, namun pemerintah tetap berkomitmen melakukan pemerataan. Ia percaya, Pemko Palangkaraya tidak akan tebang pilih dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Saat ini kita optimalkan menggunakan anggaran yang ada. Karena kami yakin Pemerintah Kota Palangkaraya sudah bekerja keras dalam mewujudkan pemerataan pembangunan,” tutupnya. (Kanalkalimantan.com/tiva)
Reporter: tiva
Editor: kk
-
HEADLINE2 hari yang laluRencana Jembatan Barito II, Pemprov Kalsel Ikut Menyusun DED
-
Pendidikan2 hari yang laluCara Cek NISN PIP 2026 agar Dana Bantuan Tidak Hangus
-
HEADLINE1 hari yang laluFasum Lapangan Basket Berbayar, Begini Penjelasan Kadisbudporapar Banjarmasin
-
Kota Banjarmasin2 hari yang laluNol Kilometer Lokasi Pasar Wadai Ramadan Banjarmasin
-
Kota Banjarmasin3 hari yang laluPerumusan Kajian Aspek Kualitas Hidup Masyarakat Banjarmasin
-
Kabupaten Kapuas1 hari yang laluBupati Kapuas Dampingi Wakapolda Kalteng ke Polres Kapuas



