Penduduk Miskin Kalsel Tambah 5,98 Ribu Jiwa

BANJARMASIN, Badan Pusat Statistik (BPS) per 6 Februari 2019 lalu merilis jumlah penduduk miskin di Kalsel berkisar 195,01 ribu jiwa. Dibanding Maret 2018 lalu, jumlah penduduk miskin berjumlah 189,03 ribu hingga ada penambahan jumlah penduduk miskin 5,98 ribu orang.

Berdasarkan persentase penduduk miskin menurut provinsipada Maret 2018, Kalsel masih menunjukkan angka  4,54 persen. Sedangkan yang tertinggi adalah Papua dengan 27,74 persen dan terendah adalah DKI Jakarta dengan 3,57 persen.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bappeda Kalsel Ir Nurul Fajar Desira saat memberikan keterangan kepada media, Rabu (6/3). Ia mengatakan, persentase penduduk miskin tahun 2015 hingga 2018 wilayah Kalsel, pada tahun 2015 berada pada 4,27 persen. Jumlah tersebt naik di tahun 2016 menjadi 4,52 persen. Di tahun 2017 kembali naik menuju 4,85 persen dan pada tahun 2018 turun menjadi 4,65 persen.

Hal ini menurut Fajar, dikarenakan inflasi pada masa-masa seperti tahun baru, hari raya, dan tahun ajaran baru.

“Kalau tahun lalu, Juni hingga Juli, karena hari raya bersamaan dengan tahun ajar baru. Kebutuhan masyarakat naik, dampaknya ya pada masyarakat yang berada di garis batas kemiskinan,” jelasnya.

Untuk menanggulangi hal ini, Fajar mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan banyak operasi untuk menekan inflasi pada lebaran 2019 ini. Salah satu halnya adalah sembako murah. Pun Dinas Pendidikan juga ikut memberi program bantuan peralatan sekolah gratis untuk menekan inflasi pada masa tahun ajaran baru.

“Yang susah, harga tiket melonjak tinggi. Untuk sekarang kenaikan belum signifikan. Kalau tahun baru dan hari raya, baru terasa, karena mau tidak mau masyarakat harus beli tiket untuk pulang. Di situ bisa memicu,” ungkapnya.

Meskipun demikian, persentase angka kemiskinan di Kalsel masih berada di bawah persentase jumlah angka kemiskinan nasional (9,66 persen) dan secara regional berada di posisi terendah dibandingkan daerah lainnya, yaitu 4,65 persen.

Disampaikan oleh Siti Meiningsih, Direktur Pengelolaan Ditjen IKP dalam kegiatan Diskusi media Forum Merdeka Barat (FMB) yang diadakan di Gedung Mahligai Pancasila, jalan Surapto, Banjarmasin, persentase penduduk miskin ini juga dipengaruhi oleh tiga pelayanan dasar dengan indikator, yaitu: ketersediaan akses dan kemudahan ke rumah sakit bersalin, ketersediaan akses dan kemudahan akses ke apotek, serta ketersediaan dan akses ke sekolah menengah atas atau sederajat. (mario)