Pemkab Barito Kuala Tegaskan Profesionalisme dalam Pengelolaan APBD 2024

KANALKALIMANTAN.COM, MARABAHAN- Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola) baru saja melaksanakan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ke-18 untuk penandatanganan berita acara persetujuan bersama terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Dengan penandatanganan ini, evaluasi pertanggungjawaban APBD yang tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Barito Kuala tahun 2024 siap diajukan kepada Gubernur Kalimantan Selatan.

Bupati Barito Kuala, Bahrul Ilmi, menyampaikan bahwa kebijakan dan realisasi pemanfaatan anggaran Tahun Anggaran (TA) 2024 memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat. Realisasi pendapatan mencapai 105,1 persen, sementara sisa lebih pembiayaan atau silpa 2024 tercatat sebesar Rp 195.224.794.885. Angka ini mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan berfokus pada kebermanfaatan untuk publik.

“Silpa yang tercatat juga menunjukkan terminalisasi arus kas per 31 Desember 2024 yang berasal dari seluruh aktivitas pengelolaan anggaran sepanjang tahun. Berdasarkan neraca keuangan per 31 Desember 2024, kekayaan pemerintah Kabupaten Barito Kuala mencapai Rp 3.340.711.353.706,36, yang akan menjadi modal utama dalam pembangunan daerah ke depan,” ujar Bahrul Ilmi saat membuka Rapat Paripurna di Ruang Sidang DPRD, Senin (16/06/2025).

Baca juga: Komisi II DPRD Banjarbaru Soroti Empat Pasar Mangkrak

Pencapaian Pendapatan dan Kemandirian Keuangan Daerah

Paripurna ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Ketua DPRD, Anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah, dan Staf Ahli Bupati, serta para Kepala SKPD dan Camat. Dalam kesempatan tersebut, Bahrul Ilmi menekankan bahwa pendapatan daerah terbesar Pemkab Barito Kuala berasal dari dana transfer daerah yang diterima dari pemerintah pusat. Meskipun demikian, Pemkab Batola terus berupaya mengoptimalkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang semakin efisien.

Bupati menjelaskan bahwa pada perubahan APBD TA 2025, pendapatan daerah akan tetap didominasi oleh dana transfer dari pusat, namun Pemkab Barito Kuala bertekad untuk terus memperluas objek pajak daerah dan meningkatkan sistem pemungutannya, sehingga PAD dapat lebih optimal.

“Anggaran belanja daerah harus dikelola dengan efisien, tepat kegiatan, tepat jumlah anggaran, dan tepat kewenangan. Dengan kebijakan tersebut, kita harapkan kinerja keuangan Pemkab Barito Kuala tetap berada pada posisi yang baik, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” tegas Bahrul.

Transparansi dan Perencanaan yang Tepat

Dalam laporan APBD untuk Rancangan KUPA dan PPAS perubahan tahun 2025, Pemkab Barito Kuala memperkirakan anggaran sebesar Rp 1.855.448.111.269,00. Bupati Bahrul Ilmi menekankan bahwa pengelolaan anggaran harus dilakukan secara profesional, terencana, dan sesuai dengan Standar Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku. Hal ini penting agar pemerintahan daerah dapat memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik.

Bupati juga menambahkan bahwa anggaran daerah wajib mengarah pada kinerja terukur, dengan indikator yang jelas. Oleh karena itu, setiap alokasi anggaran harus dipastikan sesuai dengan perencanaan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

“Pembiayaan daerah pada perubahan APBD 2025 tetap akan difokuskan pada pelayanan masyarakat langsung, dengan memanfaatkan anggaran silpa 2024 untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah,” tutup Bahrul Ilmi.

Komitmen untuk Pembangunan Berkelanjutan

Pemkab Barito Kuala terus berupaya untuk membangun dan memperkuat sinergi antar lembaga, serta memprioritaskan pengelolaan anggaran yang transparan dan efisien. Ke depan, dengan pengelolaan keuangan yang baik, Kabupaten Barito Kuala diharapkan dapat semakin maju, mandiri, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.(www.kanalkalimantan.com/hms)

Reporter: Hms
Editor: Rdy