Pemkab Banjar Dorong SKPD Pengelola Retribusi Terapkan Metode Pembayaran Berbasis QRIS.

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi membuka kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Sky Convention Center, William Tandiono Compleks, Kecamatan Gambut, Kamis (8/10/2026) pagi.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) itu wakil bupati Banjar didampingi Kepala BPKPAD Nashrullah Shadiq, Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin, Kepala DPC Bank Indonesia Kalsel Roni Ferdiansyah, Asisten Pemerintahan dan Kesra Rakhmat Dhany dan peserta HLM TP2DD.

Wabup Banjar mengatakan dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, digitalisasi transaksi pemerintah daerah atau Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) memiliki posisi yang sangat strategis.

Baca juga : Aset Eks Akper Kapuas Bakal Disewakan Menambah PAD

Menurut dia, ETPD tidak hanya berkaitan dengan metode pembayaran, tetapi merupakan bagian dari ekosistem tata kelola keuangan daerah yang menghubungkan proses pendataan, penetapan, pembayaran, pencatatan, rekonsiliasi, pelaporan hingga pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan.

“Oleh karena itu, Pemkab Banjar memandang bahwa digitalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus ditempatkan sebagai salah satu instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah,” ujar dia.

Habib Idrus juga memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan kanal pembayaran digital untuk pajak daerah dan retribusi daerah seperti QRIS, virtual account, mobile banking, internet banking dan kanal perbankan lainnya sebagai bagian dari infrastruktur pelayanan publik.

Baca juga : Atasi Karhutla, Pemkab Banjar Terus Perjuangkan Dukungan dari Pemerintah Pusat

“Makin banyak pilihan kanal pembayaran yang tersedia dan mudah digunakan, maka makin besar peluang masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya maupun kewajiban,” jelas wabup.

Habib Idrus berharap TP2DD Kabupaten Banjar mampu menjadikan momentum ini sebagai bagian dari proses transformasi yang berkelanjutan.

“Kita tidak ingin digitalisasi hanya menjadi sebuah program atau kegiatan tahunan. Kita ingin membangun ekosistem digitalisasi transaksi daerah yang berkelanjutan, terintegrasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta pemerintah daerah,” harap dia.

Baca juga : Pemkab Kapuas Dorong Konservasi SDG Tanaman Lokal

Sementara itu, Kepala BPKPAD Banjar Nashrullah Shadiq menyampaikan, berdasarkan paparan dari perwakilan BI Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar saat ini masih berada di peringkat ke-24 se-Kalimantan dalam hal indeks digitalisasi.

Menanggapi hal tersebut, dia menyiapkan sejumlah program strategis guna mendongkrak perolehan skor dan memperluas ekosistem transaksi non tunai.

Salah satu program utama yang sedang diinisiasi adalah penerapan pembayaran retribusi parkir menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Baca juga : Seorang Warga Diduga Tenggelam di Waduk Riam Kanan, DPKP Banjar Kerahkan Personel Bantu Pencarian

“Selain itu, Pemkab Banjar juga mendorong seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola retribusi agar menerapkan metode pembayaran berbasis QRIS,” ungkap dia.

Sejauh ini, lanjut Nashrullah penerapan transaksi nontunai di Kabupaten Banjar menunjukkan perkembangan positif di beberapa sektor publik, seperti layanan rumah sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Banyak masyarakat yang kini mulai memanfaatkan QRIS sebagai kanal pembayaran utama saat mengakses layanan kesehatan.

Baca juga : Musim Hujan Kalsel Datang Bertahap, Mulai November-Desember

Meski demikian, Nashrullah mengakui adanya tantangan dalam memperluas ekosistem nontunai.

Wilayah Kabupaten Banjar yang mayoritas bukan daerah perkotaan membuat penggunaan transaksi digital belum sepenuhnya familiar, khususnya bagi kalangan orang tua dan masyarakat di daerah perdesaan yang terbiasa menggunakan uang tunai.

“Untuk mengatasi hal ini, kami akan meningkatkan sosialisasi serta mendorong para pelaku usaha untuk menyediakan fasilitas kode QRIS,” ucap dia.

Baca juga : Biaya Perjalanan Ibadah Haji 2027 Turun Jadi Rp54,6 Juta per Jemaah

Sebagai langkah konkret ke depan, Nashrullah juga berencana menyusun program motivasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih aktif melakukan transaksi non tunai.

Skema pemberian apresiasi bagi ASN dengan tingkat penggunaan QRIS tertinggi sedang dikaji dan akan dikoordinasikan lebih lanjut bersama Bank Indonesia.

Di akhir kegiatan, dilakukan penyerahan apresiasi kepada SKPD/Pengelola QRIS sebagai Pengguna QRIS dengan transaksi terbesar kepada Dinas PUPR dan RSUD Ratu Zalecha.

Kategori dengan frekuensi transaksi terbanyak diraih oleh UPTD Puskesmas Kertak Hanyar serta kategori perangkat daerah terefort/pendukung dalam layanan pembuatan QRIS diraih oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan. (Kanalkalimantan.com/dkispbanjar)

Editor: Dhani