Kanal
Paman Birin : Pers Adalah Institusi Profesional dan Mulia
SURABAYA, Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2019 menjadi momentum penguatan peran pers sebagai pilar memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
Pers merupakan profesi mulia. Sajikan berita secara berimbang, faktual dan objektif esuai kaidah-kaidah jurnalistik membuat pers makin dicintai masyarakat.ÂÂ
“Lembaga pers adalah institusi profesional dan mulia. Melalui berita profesional yang dikaryakan mampu membuka cakrawala berpikir kita lebih maju,†tutur Paman Birin, sapaan akrab Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor, di sela menghadiri puncak HPN 2019 di Convention Hall Grand City Surabaya, Jatim, Sabtu (9/2).
Dikemukakan Paman Birin, pers saat ini memiliki peran penting dalam turut serta memajukan peradaban dan pembangunan bangsa. HPN 2019 dihadiri Presiden RI Joko Widodo, tokoh-tokoh pers nasional, Paman Birin mengatakan, peran pers mencakup semua sektor pembangunan. Pers kini menjadi rujukan besar membangun kepercayaan rakyat dalam menilai opini publik.
Peran pers jika dikaitkan dalam pembangunan daerah khususnya di Kalimantan Selatan, sebut Paman Birin, turut memberikan warna bagi kemajuan pembangunan di Banua.
Sementara Presiden RI Joko Widodo mengucapkan terima kasih atas peran pers selama ini dalam memberikan informasi edukasi kepada rakyat secara umum.
“Sajikan data dan fakta sebagai sumber utama dalam pemberitaan. Pegang teguh kode etik dan rambu-rambu pers, agar pers kita semakin maju dan tetap dicintai rakyat,†harap Jokowi. (rico)
Editor : Bie
-
Bisnis2 hari yang laluSejak Dini Siapkan Dana Pensiun, Bonus Saldo BRI DPLK Lewat BRImo
-
NASIONAL2 hari yang laluImpor Kapal Virgo Berusia 39 Tahun Diselidiki
-
HEADLINE3 hari yang lalu11 Sopir Korban Kapal Virgo Belum Ditemukan, Rekan Gelar Doa dan Tabur Bunga
-
Kabupaten Kapuas2 hari yang laluPemkab Kapuas Perpanjang Tanggap Darurat Karhutla 14 Hari Kedepan
-
HEADLINE1 hari yang laluLima Sekoci Kapal Virgo Transport 8 Terdampar di Pesisir Pantai Seruyan
-
HEADLINE2 hari yang laluMK Kabulkan Gugatan MBG Watch, Batasi Kewenangan Pemerintah Ubah APBN


