Kunjungi Pemkab Banjar, Ini Masukan dari Asisten Deputi Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Koordinator Polhukam

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA –
Asisten Deputi (Asdep) Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Koordinator Polhukam dan jajaran melakukan kunjungan ke Pemerintah Kabupaten Banjar, Rabu (5/6/2024) pagi.

Asisten Administrasi Umum Rakhmat Dhany beserta kepala SKPD terkait menerima kunjungan kerja tersebut di Aula Manis Kantor Bupati Banjar.

Hadir dalam pertemuan tersebut Asdep Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan Y Syaiful Garyadi, Analis Kebijakan Madya SDM dan Pengawasan Aparatur Ardiansyah A Putra, Analis Kebijakan Madya Bidang Kelembagaan Tata Laksana Siti Nurhayati, Analis Kebijakan Pertama Bidang Tata Laksana Kevin Maulana serta Analis Kebijakan Pertama Bidang SDM dan Pengawasan Aparatur Nawang Kusumawati.

Baca juga: Soal Bongkar Kandang Babi, Dewan Minta Satpol PP Pakai Perda RTRW 2024

Asisten Administrasi Umum Rakhmat Dhany menyambut baik kedatangan Asisten Deputi beserta rombongan dan berharap dari hasil pertemuan Kemenpolhukam RI dapat memfasilitasi apa yang menjadi kekurangan atau kendala, sehingga tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banjar akan menjadi lebih baik lagi.

Sementara Kepala DKISP Kabupaten Banjar HM Aidil Basith melaporkan, bahwa di wilayah Kabupaten Banjar sudah 95 persen terakses jaringan internet dan 40 BTS sudah terpasang dan tersisa hanya sedikit daerah blank spot.

“Kendala terutama tidak tersedianya ASN yang mempunyai keahlian IT dan terdapat sejumlah operator internet yang tidak profesional, diharapkan Kemenpolhukam dapat mencarikan solusi permasalahannya,” ungkap Basith.

Baca juga: Pembangunan Gedung DPRD dan Rumah Jabatan Gubernur Kalsel Dimulai

Asdep Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan Syaiful Garyadi menerangkan  tujuan kedatangan ke Pemkab Banjar selain menjalin silaturahmi, juga untuk mengumpulkan data data permasalahan di bidang tata kelola pemerintahan di lingkup Pemkab Banjar khususnya dalam Reformasi Birokrasi (RB), penerapan SPBE dan pengelolaan SDM aparatur.

Dia menyarankan, Pemkab Banjar yang mempunyai kendala hal teknis dapat menulis surat permohonan ke Kementerian Koordinator Polhukam RI agar bisa ditindaklanjuti permasalahannya.

Baca juga: Kantor ATR/BPN HSU Ikut Aksi Tanam 100 Ribu Pohon

“Dari hasil diskusi tadi kami menemukan ada beberapa kendala yang akan dilaporkan seperti aplikasi, regulasi ataupun SDM, terkait teknisnya nanti kami koordinasikan ke pemerintah pusat,” pungkas dia.

Pada akhir pertemuan dilakukan penyerahan cinderamata antara kedua belah pihak. (kanalkalimantan.com/dkispbanjar/kk)

Reporter: kk
Editor: Dhani