Kunjungan Komisi I ke BNN Banjarbaru, Soal Anggaran Jadi Sorotan Wakil Rakyat

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banjarbaru menerima kunjungan kerja dari jajaran komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjarbaru, Senin (19/10/2020) siang.

Kedatangan para wakil rakyat disambut langsung Kepala BNN Kota Banjarbaru, AKBP Husni Thamrin, berserta jajaran pegawai.

Dalam lawatan kali ini, komisi I DPRD Banjarbaru ingin menyerap aspirasi sebanyak-banyaknya dari lembaga pemberantas narkotika tersebut. Terkhusus, upaya BNN dalam pencegahan dan penanganan peredaran narkoba di Banjarbaru.

“Kami ingin menyerap apa yang bisa kami lakukan dalam menjembatani kinerja BNN Banjarbaru. Banyak permasalahan soal narkoba yang bisa diatasi dengan saling bahu membahu. Apalagi permasalahan narkoba ini sepeti hantu, tidak terlihat tapi dampaknya selalu ada,” kata Ketua Komisi 1 DPRD Banjarbaru HR Budiman.

Adapun hasil dari kunjungannya tersebut, Budiman menilai bahwa kinerja BNN Kota Banjarbaru selama ini sudah berjalan maksimal. Meskipun diakuinya, keterbatasan anggaran masih menjadi persolan utama dalam mendukung upaya pihak BNN sendiri.

“Memang tadi kami dengar, kalau BNN Banjarbaru juga ada permasalahan di anggaran. BNN inikan anggarannya bersumber dari pemerintah pusat. Di sinilah tugas kami DPRD untuk membantu dan mendukung anggaran itu.
Kinerja mereka maksimal, tapi fasilitas harus dibantu juga,” lanjut Budi.

Di samping itu, Kepala BNNK Banjarbaru, AKBP Husni Thamrin mengapresiasi kunjungan legislatif ke kantornya. Memang disebutnya ada beberapa hal yang jadi topik pertemuan. Termasuk soal kendala anggaran.

“Memang kita secara anggaran dari pusat, namun ada kegiatan-kegiatan yang konteksnya bersinggungan langsung dengan masyarakat Banjarbaru tidak didukung pusat, nah ini yang kita coba cari solusinya dengan Komisi 1,” ujarnya.

Misalnya kata Husni seperti biaya rehabilitasi yang ditangani pihaknya. Untuk rawat jalan, keluarga pasien khsusunya dari kalangan tidak mampu sebutnya kerap mengeluhkan biaya transportasi dari rumah ke klinik perawatan.

“Jadi biaya rawat jalannya gratis tapi tidak ada biaya transportasinya, sedangkan agenda rawat jalan ada 8 kali. Nah ini kita harap ada dukungan dari pemerintah, semisal ada angkutan gratisnya. Ini tadi yang coba kita komunikasikan,” pungkasnya. (Kanalkalimantan.com/rico)