KEMENKU RI Sosialisasikan Kebijakan Fiskal RAPBN 2018

BANJARMASIN,  Dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2018, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia melakukan seminar forum  koordinasi  dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan mengusung tema Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan, Kamis (19/10).

Kegiatan tersebut merupakan rangkaian Forum Ekonomi Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pengelolaan APBN yang dilaksanakan secara kredibel,  akuntabel,  hati-hati, transparan dan tepat sasaran demi mencapai masyarakat maju dan makmur.

Adapun pokok pembahasan terkait dengan kondisi makroekonomi internasional dalam lingkup ASEAN +3,  peran APBN dalam pemerataan kesejahteraan,  serta outlook perekonomian provinsi Kalimantan Selatan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Usdek Rahyono mengungkapkan bahwa pemerintah pusat mengharapkan kebijaksaan yang diambil oleh Kementerian Keuangan bisa tersampaikan langsung ke daerah-daerah.

“Karena selama ini hanya mendapatkan sumber yang tidak langsung, sehingga terkadang lepas, ” ujarnya.

Ia berharap bahwa dengan adanya kegiatan forum ekonomi ini pemerintah daerah mampu memahami dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan fiskal yang akan diambil oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Gubernur Kalimantan Selatan,  Sahbirin Noor menyampaikan amanat Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo terkait APBN harus memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. “Semua dibuktikan dengan adanya dana desa, ” ujarnya.

Ia mengharapkan kedepannya untuk dana APBN tepat waktu dikirim ke Pemerintah Daerah, agar tidak menghambat jalannya pembangunan. (robby)