Ibu Kota Baru Butuh Energi Besar, Kepala BATAN: PLTN Bisa Jadi Pilihan

JAKARTA, Penetapan ibu kota baru di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara serta Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim) perlu dibarengi dengan berbagai kesiapan. Salah satu yang dibutuhkan adalah kesiapan pembangkit listrik yang mumpuni untuk memenuhi kebutuhan energi yang sangat besar.

Kepala Badan Tenaga Atom Nasional (Batan) Anhar Riza Antariksawan seperti dilansir suara.com, mengemukakan salah satu pilihan alternatif pembangkit tersebut adalah Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang dinilai bisa tepat untuk memasok kebutuhan listrik. Energi terbarukan itu terbukti handal dalam memasok kebutuhan listrik yang besar di negara-negara maju. Dari negara-negara anggota G20, hanya Indonesia yang tidak punya PLTN.

Bahkan saat ini ada 450 PLTN yang yang dibangun di 35 negara. Dari sisi operasinal pun, PLTN bisa beroperasi dalam 18 hingga 24 bulan hanya mengisi 1/3 bahan bakar. Hal ini jauh berbeda dengan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang harus menambah bahan bakar setiap harinya.

“Energi yang besar dan bersih bagi ibukota baru dibutuhkan, PLTN bisa jadi pilihan,” ungkapnya disela wisuda Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir-Badan Tenaga Nuklir Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain bersih, angka kecelakaan akibat PLTN juga sangat kecil. Meski pernah terjadi di Fukushima, Jepang, tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan tersebut jika dibandingkan dengan energi lain. Dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), lanjut Anhar, Indonesia siap mengoperasikan PLTN. Tinggal kesiapan pemerintah dalam memutuskan pembangunan PLTN.

“Pembangunan infrastruktur PLTN kurang lebih membutuhkan tujuh tahun, termasuk evaluasi tapak. Namun SDM kita sudah siap saat ini,” ungkapnya.

Anhar menambahkan, pembangunan PLTN seharusnya tidak perlu menunggu energi fosil habis. Sebab Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dalam Energi Outlook 2018 memprediksi, Indonesia sudah memerlukan energi terbarukan sekitar 4 Gigawatt dari PLTN pada 2030. Bahkan pada 2025, pemanfaatan energi baru dan terbarukan harus mencapai 25 persen. “Kami bisa membantu dalam hal teknis untuk membantu penyiapan SDM untuk transfer of knowledge, transfer teknologi,” katanya.(pap/sua)