Kanal
FGD Pemetaan Penataan Produk Hukum Pemkab HSU
AMUNTAI, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menginginkan agar pemetaan dan penataan produk hukum daerah terarah dengan benar, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara hukum lainnya.
Demikian diutarakan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda HSU H Ilman Hadi saat Focus Group Discussion (FGD) pemetaan dan penataan produk hukum daerah di aula Agung, Pemkab HSU, Kamis (28/3/2019).
“Melalui program FGD ini kita akan mendapatkan pembinaan, arahan dan pencerahan, bagaimana seharusnya kita melakukan pemetaan dan penataan produk hukum daerah. Agar tidak terjadi tumpang tindih antara hukum lainnya, khususnya aturan yang lebih tinggi,†ujarnya.
Melalui Forum Group Discussion (FGD) ataupun melalui pelatihan teknis penyusunan Perda, menyediakan fasilitas saat penyusunan Perda, pemberian nomor registrasi diperketat. “Memberikan feed back peringatan bila ada Perda bermasalah untuk ditinjau ulang dan disempurnakan oleh daerah,†katanya.
Dalam kegiatan FGD dihadiri Kepala Biro Hukum Setdaprov KalSel, Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel, Kabag Hukum kabupaten/kota se-Kalsel, Ketua DPRD HSU, anggota Pansus Raperda DPRD HSU, beserta sejumlah pejabat Pemkab HSU. (dew)
Editor : Abi Zarrin Al Ghifari
-
HEADLINE2 hari yang lalu
Modal Menang Pileg 13 Kursi, Golkar Pede Calon Sendiri di Pilgub Kalsel 2024
-
Kota Banjarbaru3 hari yang lalu
Manusia Silver Terjaring Satpol PP Banjarbaru, Orangtua Libatkan Anak Mengemis di Lampu Merah
-
HEADLINE1 hari yang lalu
Golkar Kalsel Mulai Mengelus Jagoan Pilkada 13 Kabupetan Kota
-
HEADLINE3 hari yang lalu
Brio Ugal-ugalan Tabrak Polisi, Kabur saat Dihentikan di Flyover A Yani Km 4,5 Banjarmasin
-
HEADLINE2 hari yang lalu
Brio Tabrak Polisi dan Sepeda Motor di Banjarmasin Berawal dari Melawan Arah
-
HEADLINE2 hari yang lalu
13.684 Butir Ekstasi Disita Polisi dari Jaringan Lintas Provinsi