DPRD Kapuas Tegaskan Siap Kawal Aspirasi, Ini 17 Tuntutan Aliansi Mahasiswa Masyarakat

KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS – Aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Kapuas dilakukan di depan gedung DPRD Kapuas, Senin (1/9/2025).

Aksi unjuk rasa ini diikuti mahasiswa dari organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), serta perwakilan elemen masyarakat. Aparat kepolisian dan TNI terlihat mengamankan aksi, agar aman serta tetap kondusif.

Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Kapuas, Ardiansah bersama unsur pimpinan, dan para anggota DPRD Kapuas keluar menemui para peserta aksi unjuk rasa.

Baca juga: Mengenal UPA Bahasa ULM, Layanan Pelatihan Multibahasa Warga Kampus dan Umum

Ketua DPRD Kapuas, Ardiansah, di hadapan pengunjuk rasa menegaskan pimpinan bersama anggota DPRD Kapuas siap mendengarkan dan menampung seluruh aspirasi mahasiswa maupun masyarakat.

“DPRD Kapuas siap menerima aspirasi yang disampaikan, dan siap mengawal selama masih bisa dijangkau. Apa yang disampaikan akan kami dengarkan, terima, dan kawal demi Kapuas yang aman dan kondusif,” tegas Ardiansah.

Ketua DPRD Kapuas mengajak para mahasiswa untuk melakukan dialog di dalam gedung DPRD Kapuas, agar penyampaian aspirasi tetap berjalan tertib dan tidak mengganggu arus lalu lintas.

Baca juga: Hari Kedua Pencarian BK 117-D3: Dua Heli Bantuan Terbang Bergantian

Sebelum dialog dimulai, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Kapuas membacakan 17 poin pernyataan sikap yang mereka tuntut, di antaranya :

1. Mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.

2. Mendesak pemerintah untuk mengesahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law.

3. Mendesak revisi RUU Pemilu dengan melakukan redesign sistem Pemilu 2029.

4. Reformasi DPR : merampingkan anggaran dan jumlah anggota DPR, memangkas seluruh anggaran yang tidak mendesak bagi kesejahteraan rakyat, serta menghapus perlakuan istimewa yang menimbulkan kesenjangan dengan rakyat, seperti PPh 21 ditanggung APBN, sistem pengawalan khusus, transportasi pribadi diganti transportasi umum gratis, tunjangan pensiun seumur hidup.

5. Menolak dalam bentuk apa pun kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR.

6. Memberikan standar gaji layak bagi guru se-Indonesia sebagai Pahlawan Bangsa.

7. Hapus outsourcing dan tolak upah murah (HOSTUM). Naikkan Upah Minimum Tahun 2026 sebesar 8,5–10,5%.

8. Hentikan PHK massal dengan membentuk Satgas PHK.

9. Reformasi pajak perburuhan, meliputi menaikkan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) menjadi Rp7.500.000 per bulan, menghapus pajak pesangon, menghapus pajak THR, menghapus pajak JHT, menghapus diskriminasi pajak terhadap perempuan menikah.

10. Menolak dalam bentuk apa pun kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR (penegasan kembali).

11. Mendesak pemerintah segera mengusulkan pengangkatan tenaga kontrak (RJ R2 R3 R4) menjadi P3K, khususnya di wilayah Kabupaten Kapuas.

12. Mendesak Pemerintah Daerah dan DPRD Kapuas untuk serius menangani permasalahan PDAM, terutama kualitas air dan pendistribusian yang tidak tepat sasaran.

13. Mendesak agar diusut tuntas dugaan korupsi proyek pembangunan RTH Simpang Adipura dan Hutan Kota.

14. DPRD Kabupaten Kapuas harus aspiratif terhadap permasalahan masyarakat.

15. Dalam membuat Peraturan Daerah, DPRD Kabupaten Kapuas harus berpihak kepada masyarakat.

16. DPRD Kabupaten Kapuas harus transparan dan akuntabel dalam kinerjanya.

17. DPRD Kabupaten Kapuas diharapkan mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk kemajuan daerah, di atas kepentingan pribadi maupun golongan (sense and critical).

Baca juga: Pemkab Kapuas Turun Bantu Warga Korban Puting Beliung di Desa Muara Dadahup

Perwakilan dari mahasiswa menegaskan, DPRD Kapuas tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga perlu mengambil sikap tegas serta menandatangani pernyataan sikap bersama.

Selanjutnya dengan berdialog di ruang DPRD Kapuas, dimana dalam dialog menghasilkan kesepakatan aspirasi akan ditindaklanjuti dan ditandatangani, oleh Ketua DPRD Kapuas bersama perwakilan mahasiswa dan masyarakat.

Baca juga: Pemkab Banjar Ikuti Rakor Virtual, Mendagri Tekankan Pentingnya Menjaga Suasana Kondusif

Bahkan, disepakati akan ada perwakilan mahasiswa yang ikut bersama DPRD Kapuas ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat.

“Kami berharap, dari hasil dialog ini nantinya menjadi langkah awal menuju sinergi antara mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah daerah demi terciptanya Kapuas yang aman, kondusif, dan sejahtera,” pungkas Ardiansah.

Aksi ditutup dengan penandatanganan surat pernyataan sikap. Ketua DPRD Kapuas, Ardiansah, serta perwakilan mahasiswa dan masyarakat menandatangani dokumen sebagai bentuk komitmen bersama. (Kanalkalimantan.com/ags)

Reporter: ags
Editor : kk