DPRD Batola Sepakati Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023

KANALKALIMANTAN.COM, MARABAHAN- Meski sempat tertunda, DPRD Kabupaten Barito Kuala (Batola) akhirnya menyepakati Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan oleh Penjabat Bupati Batola, Mujiyat, dan Ketua DPRD Batola, Saleh, dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa (24/7/2024).

Sebelumnya, juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Batola, Sri Wahyuningsih, menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap saran dan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain itu, DPRD juga mendorong Pemkab Batola untuk terus mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan di tahun berikutnya.

“Kami mengapresiasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Batola dan berterima kasih atas capaian sembilan kali berturut-turut meraih opini WTP,” ungkap Sri.

Menanggapi hal tersebut, Mujiyat menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan DPRD, yang menurutnya menunjukkan semangat kebersamaan dalam membangun Kabupaten Batola.

Selain Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023, dua raperda lainnya juga disepakati dalam sidang tersebut, yaitu Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2024.

Sedianya, rapat paripurna dengan topik serupa telah digelar pada Selasa (16/7/2024). Namun, rapat tersebut terpaksa ditunda karena jumlah kehadiran anggota dewan tidak memenuhi kuorum. Dari 35 anggota DPRD, awalnya 24 anggota hadir, tetapi dua di antaranya meninggalkan rapat, menyebabkan kuorum tidak terpenuhi.(kanalkalimantan.com/adv)

Reporter: adv
Editor: rdy