DPRD Batola Bahas LKPj Bupati dan Tiga Raperda Strategis dalam Rapat Paripurna

KANALKALIMANTAN.COM, MARABAHAN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Kuala (Batola) menggelar Rapat Paripurna ke-16 Masa Sidang III Tahun Sidang 2024–2025 pada Rabu (30/4/2025), bertempat di ruang sidang utama DPRD.

Dalam rapat ini, DPRD Batola menyampaikan Keputusan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun Anggaran 2024.

Selain itu, turut disampaikan pula tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penting yang diajukan pemerintah daerah untuk dibahas bersama legislatif.

Baca juga: PLN Perusahaan Energi Terbaik Mengembangkan Karir di Indonesia Versi LinkedIn

Adapun tiga Raperda yang dimaksud meliputi: perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Aneka Usaha Selidah menjadi Perseroan Daerah (Perseroda), perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Pelabuhan Barito Kuala Mandiri menjadi Perseroda, serta perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Rapat dipimpin langsung oleh jajaran pimpinan DPRD dan dihadiri oleh unsur Forkopimda, anggota DPRD, kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta perwakilan dari APDESI Barito Kuala.

Dalam sambutan yang disampaikan oleh Wakil Bupati Herman Susilo, pemerintah daerah menyatakan bahwa usulan perubahan Perda bertujuan menyesuaikan regulasi daerah dengan kebijakan nasional, termasuk amanat Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dan retribusi serta mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua DPRD Batola, Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono, menegaskan bahwa rapat ini merupakan bagian dari fungsi kontrol dan legislasi yang dijalankan DPRD demi memastikan keberlanjutan pembangunan dan penguatan tata kelola keuangan daerah.

Melalui forum paripurna ini, DPRD Batola menekankan pentingnya keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan strategis, terutama yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan potensi peningkatan PAD demi kemajuan ekonomi daerah.(www.kanalkalimantan.com/hms)

Reporter: Rls
Editor: Rdy