DPMD Kapuas Gelar Workshop Pengembangan Desa Pacu Keberdayaan Ekonomi

KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas melaksanakan workshop bagi kepala desa dan perangkat desa untuk pengembangan desa dalam rangka keberdayaan ekonomi.

Kegiatan yang berlangsung di hall rumah jabatan Bupati Kapuas tersebut dibuka secara resmi oleh Pj Bupati Kapuas, Selasa (28/5/2024). Workshop dihadiri Dirjen PDP Kemendes PDTT Sugito SSos MH beserta kepala desa dan perangkat desa se Kabupaten Kapuas.

Kepala DPMD Kapuas, Budi Kurniawan SSos MSi mengatakan, kegiatan workshop yang dilaksanakan merupakan upaya pemerintah pusat dan daerah memberikan pemahaman bagi kepala desa dan perangkat desa agar bisa mengembangkan potensi desa.

“Kami menghadirkan pembicara dari Dirjen PDP Kemendes PDTT bapak Sugito dan Kepala Desa Bangun Harjo, bapak Wahyudi memberikan materi praktek baik pengembangan desa dan potensi desa bisa menghasilkan pendapatan asli desa mencapai Rp7,5 miliar per tahun dari pengembangan Bumdes,” ungkapnya.

Baca juga: Bandara VVIP IKN Mulai Diaspal, Target Uji Coba Juli 2024

Dikatakan Budi Kurniawan, bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi desa-desa yang ada di Kabupaten Kapuas untuk meningkatkan penghasilan asli desa melalui Bumdes. Kemudian dalam kegiatan workshop melibatkan Kejari Kapuas sesuai dengan program Jaksa Jaga Desa dan dilanjutkan dengan Polres Kapuas dengan program Polisi Kawal Desa.

“Keterlibatan pihak Kejari dan Polres Kapuas agar kepala desa dan perangkat desa untuk pengelolaan anggaran ADD dan DD tidak terjadi penyimpangan sehingga tidak berurusan dengan hukum,” imbuhnya.

Ditambahkannya, di hari terakhir akan diajarkan penggunaan aplikasi berbasis online karena DPMD Kapuas di tahun 2024 berkomitmen membangun transparansi dan akuntabilitas. Semua desa sudah berbasis online baik itu sistem akuntansi desa dan proses pencarian melalui CMS bekerja sama dengan perbankan.

Baca juga: Nurkhalis Anshari Menuju Pilwali Banjarbaru ‘Bergantung’ Poros Pilgub Kalsel

“Ini sebagai bentuk pencegahan terhadap praktek korupsi yang akan terjadi dalam penggunakan ADD dan DD dan saya berhadapan melalui konsep ini pemerintah desa bisa maju dan kuat didalam pengelolaan keuangan desa untuk pembangunan di desa yang lebih baik,” pungkasnya. (Kanalkalimantan.com/ags)

Reporter: ags
Editor: kk