Bertemu Dishut Kalsel, Aliansi Meratus Tegas Tolak Taman Nasional Pegunungan Meratus

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Aliansi Meratus menegaskan sikap posisi menolak rencana Taman Nasional Pegunungan Meratus.

Hal itu disampaikan dalam forum diskusi bersama Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang diikuti sejumlah perwakilan tokoh masyarakat adat se Kalsel, Rabu (27/8/2025) siang.

Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Raden Rafiq mengatakan, pihaknya hadir dalam rangka menyatakan sikap untuk tetap menolak rencana Taman Nasional Pegunungan Meratus.

“Kami hadir bukan untuk bernegosiasi, kami juga menyampaikan paparan penting terkait tata kelola dan tata ruang yang sudah ada jauh sebelum negara merdeka,” tegas Raden.

Baca juga: Warga Antasan Bondan Unjuk Rasa ke Pelindo III, Keluhkan Dampak Aktivitas Pelabuhan

Dalam kesempatan diskusi tersebut, Aliansi Meratus menyampaikan dokumen kertas kebijakan di akhir diskusi mendesak Pemerintah Provinsi Kalsel untuk mencabut semua proses usulan Taman Nasional.

Pihaknya menilai kebijakan top-down ini sangat bertentangan dengan kearifan lokal masyarakat adat di Meratus. Bagi mereka, aktivitas seperti ritual dan pengelolaan hutan tidak bisa dipersempit dengan batas administrasi.

“Ini seperti bentuk diskriminasi negara terhadap masyarakat adat di Pegunungan Meratus. Untuk itu kami konsisten menyatakan penolakan penetapan Taman Nasional Pegunungan Meratus,” tutup Raden.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Kapuas Apresiasi Langkah Cepat Respon Banjir

Sementara itu, Staf Walhi Kalsel, Kopral memaparkan, fokus selanjutnya adalah memperkuat konsolidasi masyarakat adat dan masyarakat sipil di Kalsel untuk terus menjaga wilayah kelola rakyat di Pegunungan Meratus.

“Kami akan melanjutkan kampanye publik, advokasi kebijakan, serta memperluas dukungan solidaritas lintas jaringan agar suara penolakan ini semakin kuat terdengar,” ungkap Kopral.

Tak sampai di situ, pihaknya berkomitmen untuk mengawal pemerintah agar menghentikan sekaligus mendorong pengakuan dan perlindungan terhadap wilayah adat melalui kebijakan yang sesuai dengan prinsip keadilan ekologis.

“Bagi kami, pengelolaan hutan adat dengan kearifan lokal yang sudah berlangsung turun-temurun adalah bukti nyata konservasi yang sesungguhnya, bukan dengan skema top-down yang justru mengancam ruang hidup masyarakat adat,” tandas Kopral.

Baca juga: Wabup Kapuas Dodo Tinjau Lokasi dan Korban Banjir di Mandau Talawang

Di sisi lain, Kepala Dishut Kalsel, Fathimatuzzahra mengapresiasi kehadiran seluruh tamu undangan baik dari Aliansi Meratus dan Tokoh Masyarakat Adat.

Dengan adanya pertemuan ini, pihaknya jadi lebih mengetahui pandangan dari masyarakat adat tentang usulan pembentukan Taman Nasional Pegunungan Meratus.

“Kami membuka komunikasi apabila ada kendala di lapangan kami siap membantu. Apa yang kami terima hari ini akan disampaikan ke pak gubernur untuk keputusan akhirnya,” pungkas Fathimatuzzahra. (Kanalkalimantan.com/fahmi)

Reporter: fahmi
Editor: bie