Connect with us

Kalimantan Selatan

Barisan Hitam di Tugu Nol Banjarbaru Tolak Rencana Penulisan Ulang Sejarah Nasional

Diterbitkan

pada

Barisan Hitam Banjarbaru menggelar mimbar bebas menyuarakan penolakan isu penulisan ulang sejarah nasional oleh pemerintah di Tugu Nol Banjarbaru, Kamis (17/7/2025) sore. Foto: wanda

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Barisan Hitam Banjarbaru menyuarakan penolakan isu nasional yang tengah hangat diperbincangkan terkait rencana pemerintah melakukan penulisan ulang sejarah nasional.

Melalui mimbar bebas di Aksi Kamisan, Kamis (17/7/2025) sore, di Tugu Nol Banjarbaru, mereka menggelar aksi penolakan isu yang menuai polemik usai Menteri Kebudayaan Fadli Zon menarasikan sejumlah peristiwa kelam yang dianggap tidak ada.

“Dari narasi Menteri Kebudayaan meragukan adanya seperti pemerkosaan massal terhadap etnis Tionghoa yang terjadi di tahun 1998, hingga penculikan-penculikan aktivis, itu juga jadi highlight dari sejarah yang ingin kita sampaikan hari ini,” ujar Satrio Ajie Bramanto, kordinator lapangan Aksi Kamisan di Tugu Nol Kota Banjarbaru, Kamis (17/7/2025).

Baca juga: Bawa Meja Sendiri, Murid SDN 2 Laura Duduk Lesehan Belajar di Aula yang Disekat

Sejarah kelam tersebut ingin dituliskan ulang dengan embel-embel resmi dari pemerintah.

Pemerintah dianggap satu-satunya orang yang boleh menuliskan sejarah, tanpa ada campur tangan pihak lain seperti memberikan ruang kepada para akademisi, pelaku sejarah, bahkan masyarakat yang membentuk diri untuk menarasikan penemuan-penemuan sejarah.

“Walaupun di dalam narasi yang disampaikan bahwa langkah ini adalah pembaharuan dari buku sebelumnya,” ungkapnya.

Baca juga: Wakil Rakyat Liang Anggang Soroti Murid Bawa Meja Belajar Sendiri

“Namun yang digarisbawahi adalah kita tidak ingin pemerintah semena-mena dalam mengambil kebijakan ini seolah-olah ini adalah momen untuk cuci tangan dan penghapusan dosa dari sejarah lampau,” tegas dia.

Menurutnya, penulisan sejarah tidak boleh dilakukan dengan cara menghapus atau menambahi fakta. “Jagan sampai dalam penulisan ulang sejarah tersebut ada peristiwa kelam yang coba dibengkokkan atau bahkan diputihkan atas narasi yang disusun oleh pemerintah,” tegasnya.

Baca juga: Dapur MBG Polda Kalsel Diresmikan, Layani 13 Sekolah di Banjarbaru

“Jangan seolah-olah pemerintah bersih tidak pernah melakukan dosa,” pungkas Satrio.

Diketahui rencana penulisan ulang sejarah nasional yang saat ini tengah digarap oleh Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) dan ditargetkan selesai pada Agustus 2025 ini. (Kanalkalimantan.com/wanda)

Reporter: wanda
Editor: bie


iklan

MUSIC HITS with VOA


Disarankan Untuk Anda

Paling Banyak Dibaca