Audit Kearsipan bagi SKPD Pemkab HSU, Dispersip HSU Lakukan Konsultasi

AMUNTAI, Persiapan pengawasan audit kearsiapan bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) HSU melakukan rapat konsultasi persiapan rencana audit kearsipan.

Kabid Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan H Karyanadi kepada Kanalkalimantan, Rabu (13/2) menuturkan, tujuan kegiatan ini ditunjukkan untuk memberikan bimbingan terhadap teknis kearsipan bagi seluruh SKPD dilingkungan Pemkab HSU.

Hal ini juga merupakan tindak lanjut dari keinginan pemerintah pusat Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), sesuai dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2012 semua satuan perangkat kerja daerah (SKPD) wajib dilaksanakan audit pengelolaan kearsipan.

Yang mana juga berkaitan dengan Peraturan Daerah tahun 2015 tentang mewajibkan lembaga kearsipan daerah untuk melakukan audit di seluruh SKPD di lingkungan Kabupaten HSU.

“Audit pengawasan kearsipan ini untuk melihat sejauh mana SKPD menerapkan peraturan baku pengelolaan kearsipan yang sesuai dengan standart peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Karyanadi.

Ia menambahkan, rapat konsultasi ini tiap hari ada 6 perwakilan dari SKPD dipanggil ke Dispersip HSU diberikan penjelasan tentang kegiatan audit kearsipan agar kedepannya ketika tim audit pengawasan kearsipan daerah datang akan melakukan pengawasan di setiap SKPD, meraka sudah siap tentang tugas pokok dan fungsi di pengelolaan arsip.

Karyanadi berharap, setiap SKPD yang dipanggil ini untuk menyiapkan sedini mungkin tentang aspek-aspek yang akan audit nanti, terutama pekerjaan yang dilakukan sehari-hari. Bagaimana mengelola surat masuk, surat keluar, pemeliharaan arsip aktif dan tidak aktif dan komitmen kerjasama kepada seluruh SKPD agar menerapakan peraturan tentang kearsipan.

Sementara itu, audit dari tim kearsipan daerah diperkirakan akan dimulai pada bulan maret mendatang secara menyeluruh terhadap SKPD di lingkungan Pemkab HSU. (dew)