Ada Efisiensi Anggaran Pemko Banjarbaru, Wali Kota Aditya: Perjadin dan ATK Dikurangi

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin optimis pemerintah kota dapat tetap memberikan kinerja pelayanan kepada masyarakat yang optimal di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

“Pelayanan masih kita optimalkan, mungkin untuk belanja-belanja yang lain misalnya Alat Tulis Kantor (ATK) dan Perjalanan Dinas (Perjadin) itu yang kita kurangi,” ujar Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin, Kamis (13/2/2025) siang.

Dampak keterbatasan anggaran, dia mengatakan akan memprioritaskan pada pengurangan anggaran yang sifatnya hanya seremonial saja.

“Kita prioritaskan itu Perjadin dikurangi, ATK kita kurangi atau sesuatu yang mungkin sifatnya tidak terlalu penting atau seremonial yang kita kurangi,” sebut dia.

Wali Kota Aditya ditanya soal ada tidaknya dampak efisiensi anggaran pada program pembangunan di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Dia kembali menekankan program yang menyangkut pembangunan tidak akan terganggu.

Baca juga: Pegawai Non ASN Pemprov Kalsel Lakukan Verifikasi Data

“Pembangunan jangan sampai terhenti, pembangunan terus jalan, perawatan terus jalan,” ungkapnya.

“Jangan sampai karena ada efisiensi, jalan malah tambah rusak, pembangunan jadi terkendala, jangan sampai,” tegas Aditya.

Secara keseluruhan, informasi terkait kebijakan efisiensi anggaran ini telah diterima Pemko Banjarbaru berupa surat. Namun, belum menerima Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) ataupun Petunjuk Teknis (Juknis) dari kebijakan tersebut.

Baca juga: Gedung Baru Diresmikan, Ini Alamat Kantor Disdukcapil Banjarbaru Teranyar

“Sudah ada  informasinya, tapi secara Juklak, Juknis dan lainnya belum, kita masih menunggu,” kata Aditya.

Kabar pemangkasan anggaran langsung menghantam banyak sektor vital pemerintahan.

Hal ini terjadi pada pemerintahan Prabowo yang mengawali masa jabatan dengan kebijakan pemangkasan anggaran masif senilai Rp306,69 triliun.

Baca juga: Ini Pertimbangan JPU KPK Tuntut Penyuap Proyek PUPR Kalsel 3 Tahun 5 Bulan

Kebijakan itu diklaim untuk mendukung program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan bantuan sosial, skala pemotongan yang drastis ini menimbulkan tanda tanya tentang dampaknya pada kinerja pemerintahan.

Di sisi lain Kementerian Keuangan bersikeras efisiensi ini tidak akan mengganggu layanan publik, namun besaran angka sulit untuk tidak mempengaruhi roda birokrasi. (Kanalkalimantan.com/wanda)

Reporter: wanda
Editor: bie