Permudah Kader Desa Cegah Covid-19 dan Stunting, Dinas PMD Kalsel Luncurkan Aplikasi eHDW

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menciptakan aplikasi untuk mempermudah tugas dan fungsi para kader desa. Aplikasi tersebut ialah eHDW atau Human Development Worker.

“Dengan adanya aplikasi mobile ini, diharapkan kader desa dapat lebih efektif mengadvokasi pemerintah desa,” ujar, Kepala Dinas PMD Prov Kalsel, Zulkifli.

Namun sebelum difungsikannya aplikasi eHDW, Dinas PMD Prov Kalsel terlebih dulu melatih para fasilitator dari berbagai Kabupaten/Kota. Pelatihan ini digelar melalui video teleconference dan diikuti 25 fasilitator, pada Rabu (10/6/2020) pagi.

Diluncurkannya aplikasi eHDW, kata Zulkifli, merupakan tindaklanjut dari pada keputusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI yang menetapkan prioritas penggunaan dana desa.

Prioritas penggunaan dana desa itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Desa, PDTT (Permendesa) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendesa, PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Permendesa tersebut menyebutkan bahwa dana desa dialokasikan untuk pencegahan Covid-19 serta pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).

“Untuk itu, pencegahan Covid-19 dan stunting di desa perlu didukung sistem informasi yang cepat dan akurat. Adanya aplikasi eHDW atau Human Development Worker yang telah diluncurkan Kemendes PDTT dan juga aplikasi eDMC-19 -Desa Melawan Covid-19- yang diharapkan dapat mendukung layanan intervensi gizi masyarakat,” kata Zulkifli.

Selain itu, Dinas PMD Prov Kalsel juga turut memfasilitasi pelatihan secara jarak jauh (daring) yakni Training of Trainer (TOT) bagi tenaga ahli madya atau pendamping di desa agar kader desa dapat menggunakan dan menginput data melalui aplikasi itu telepon seluler mereka masing-masing.

“Ini juga sesuai arahan komitmen Bapak Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor untuk menciptakan Kalsel sehat. Untuk mewujudkan Kalsel sehat, maka agar pelayanan kesehatan harus ditingkatkan, khususnya layanan kesehatan ibu anak, layanan konseling gizi terpadu dan sebagainya,” jelasnya

Zulkifli juga menerangkan bahwa selanjutnya, aplikasi eHDW dan Indeks Desa Membangun (IDM) akan terintegrasi dengan sistem informasi EPPGBM (Elektronik Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) dan akan menjadi dasar dalam penetapan lokasi desa prioritas (Desa Merah Stunting) dan rekomendasi intervensi lintas sektor.

Sementara itu, Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Dasar DPMD Provinsi Kalsel, Adi Rosian menambahkan, cakupan menu aplikasi eHDW meliputi data-data fasilitas desa. Misalnya polindes, PAUD, posyandu, air bersih dan sanitasi serta penerima manfaat. Penerima manfaat itu adalah ibu hamil, ibu nifas,anak berumur 0 sampai 2 tahun serta anak yang berumur >2- 6 tahun.

Selain itu, eHDW diantaranya memiliki fitur diantaranya “Tugas Saya” , yang artinya KPM akan menerima notifikasi berupa kegiatan layanan yang akan diberikan kepada penerima manfaat. “KPM (kader pembangunan manusia,red) perlu memantau dan memastikan intervensi layanan tersebut diterima oleh penerima manfaat,” tegasnya.

Selain itu ada fitur “Laporan Tahunan” , yakni menyajikan data dan informasi kegiatan pencegahan stunting yang sudah dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun. Sedangkan “Laporan Triwulan” akan menyajikan skor desa yang telah dicapai dalam kurun waktu setiap triwulan.

“Secara khusus,aplikasi eHDW bertujuan untuk memfasilitasi data dan tugas manajemen kasus untuk KPM. Serta mengidentifikasi kesenjangan utama dalam pemberian layanan. Sehingga KPM dapat lebih efektif mengadvokasi pemerintah desa,” urainya. (Kanalkalimantan.com/rico)