Program Serasi Kementan Buka Lahan 807 Ha di Desa Simpang Lima

MARTAPURA, Sejumlah lahan rawa tak produktif di Kalimantan Selatan (Kalsel) dimanfaatkan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (Serasi). Untuk keperluan tersebut, Kementan mengucurkan dana mencapai Rp600 miliar.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Kementan RI, Sarwo Edhy, saat meninjau salah satu lokasi program Serasi di Desa Simpang Lima, Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kabupaten Banjar, Jum’at (14/6/2019).

“Serasi merupakan kegiatan tindak lanjut dari Hari Pangan Sedunia (HPS 2018) di Kalsel, yang bertujuan untuk mengoptimalisasi potensi lahan rawa di Kalsel,” ujarnya.

Di lokasi ini sudah terlihat alat berat yang bekerja, benih padi sudah ditanam, dan hamparan luas lahan tidur sudah mulai dibuka. Setiap sisinya dibuat saluran air untuk pengairan.

Di Desa Simpang Lima ada lahan seluas 807 hektare lahan tidur yang diubah menjadi areal pertanian.

“Program Serasi di Desa Simpang Lima dialokasikan sekitar Rp3,4 miliar. Kalau di seluruh Kalsel, yaitu 150 ribu hektare, dianggaran sekitar Rp600 miliar,” tambah Sarwo Edhy.

Sarwo didampingi Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan, Indah Megahwati, dan keduanya melihat-lihat lokasi yang akan diolah jadi lahan pertanian. Sesekali melihat data dan memberikan arahan kepada kelompok tani yang bekerja di areal tersebut.

Sarwo menambahkan, anggaran yang diterima Kalsel menjadi yang terbanyak kedua dari tiga provinsi yang menerima bantuan program Serasi tahun ini. Anggaran paling banyak dikucurkan di Sumatera Selatan, yakni sekitar Rp800 miliar, sedangkan, Sulawesi Selatan hanya ratusan juta.

“Anggaran yang dikucurkan sendiri sesuai dengan luasan lahan yang dikelola, dimana setiap hektarenya dianggarkan Rp4,3 juta. Anggaran Sumatera Selatan paling besar, sebab lahan yang diolah mencapai 200 ribu hektare,” sebutnya.

Sementara itu, Indah menambahkan, Kalsel memiliki lahan rawa hampir 80 persen dan merupakan potensi besar.

Menurutnya, untuk mengoptimalkan potensi tersebut tidak mudah. Bukan hanya tanah yang memerlukan waktu untuk proses perbaikan, sumber daya manusia (SDM) pun menjadi kendala.

Dia mencontohkan, lahan yang sebelumnya sudah dibuka untuk budi daya padi, ternyata tak berpenduduk, sehingga pemerintah kesulitan mencari tenaga yang akan bertanam.

Kendala pemanfaatan lahan di Kalsel, menurut Indah, tidak semudah lahan rawa yang dibuka di Sumatera Selatan yang kemudian dikelola pihak swasta. Di Kalsel, pemerintah ingin masyarakat setempat ikut berperan mengelola lahan dengan dibantu pemerintah dan TNI.

“Awalnya, aksesnya tidak bisa dilalui mobil karena hanya jalan kecil. Lalu dengan adanya optimalisasi lahan rawa tersebut, akhirnya dibuat jalan untuk mobilisasi alat-alat berat. Jalannya sudah diaspal, listrik juga, pompa besar. Kini lokasi ini juga ada integrasi ternak ayam, itik, ikan, juga komoditas pertanian lainnya seperti sayuran,” tuturnya. (suara.com)