Pegawai Fungsional Lapor Kesenjangan THR, Ombudsman: Kita Minta Klarifikasi Walikota

BANJARMASIN, Beberapa pegawai fungsional mendatangi Ombudsman Kalsel. Mereka melaporkan ihwal gaji Tunjangan Hari Raya (THR) yang mereka terima beda dengan THR yang didapat oleh pegawai struktural. Laporan ini diterima Ombudsman Kalsel sebelum lebaran lalu dan kini mulai diproses
Rencananya pihaka Ombudsman Kalsel akan melakukan klarifikasi kepada Walikota Banjarmasin Ibnu Sina untuk dimintai keterangan. Sehingga apakah laporan ini bisa ditindak lebih lanjut atau tidak.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Noorhalis Majid mengatakan, THR yang diterima oleh para pegawai fungsional ini hanya berdasarkan gaji pokok. Sedangkan pegawai struktural menerima gaji pokok berdasarkan Tunjangan Kinerja (Tukin).

“Akan ditindaklanjuti, proses di Ombudsman diplenokan dulu lalu kemudian diperdalam kasusanya, substansinya. Untuk selanjutnya diminta keterangan Walikota,” jelas Noorhalis yang hingga saat ini masih merhasiakan identitas pelapor.

Jabatan struktural secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah (eselon IV/b) hingga yang tertinggi (eselon I/a).
Jabatan struktural di PNS pusat adalah Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Biro, dan Staf Ahli. Sedangkan contoh jabatan struktural di PNS Daerah adalah: sekretaris daerah, kepala dinas/badan/kantor, kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi, camat, sekretaris camat, lurah, dan sekretaris lurah.

Sedangkan jabatan fungsional merupakan. jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksansaan tugas-tugas pokok organisasi.

Beberapa contoh jabatan fungsional adalah auditor (jabatan fungsional auditor), guru, dosen, dokter, perawat, bidan, apoteker, peneliti, perencana, pranata komputer, statistisi, pranata laboratorium pendidikan, dan penguji kendaraan bermotor. (mario)