Kanal
FGD Pemetaan Penataan Produk Hukum Pemkab HSU
AMUNTAI, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menginginkan agar pemetaan dan penataan produk hukum daerah terarah dengan benar, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara hukum lainnya.
Demikian diutarakan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda HSU H Ilman Hadi saat Focus Group Discussion (FGD) pemetaan dan penataan produk hukum daerah di aula Agung, Pemkab HSU, Kamis (28/3/2019).
“Melalui program FGD ini kita akan mendapatkan pembinaan, arahan dan pencerahan, bagaimana seharusnya kita melakukan pemetaan dan penataan produk hukum daerah. Agar tidak terjadi tumpang tindih antara hukum lainnya, khususnya aturan yang lebih tinggi,†ujarnya.
Melalui Forum Group Discussion (FGD) ataupun melalui pelatihan teknis penyusunan Perda, menyediakan fasilitas saat penyusunan Perda, pemberian nomor registrasi diperketat. “Memberikan feed back peringatan bila ada Perda bermasalah untuk ditinjau ulang dan disempurnakan oleh daerah,†katanya.
Dalam kegiatan FGD dihadiri Kepala Biro Hukum Setdaprov KalSel, Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel, Kabag Hukum kabupaten/kota se-Kalsel, Ketua DPRD HSU, anggota Pansus Raperda DPRD HSU, beserta sejumlah pejabat Pemkab HSU. (dew)
Editor : Abi Zarrin Al Ghifari
-
HEADLINE2 hari yang lalu
Lelaki di Banjarmasin Habisi Kakak Ipar, Jasad Dibuang ke Wilayah Kintap
-
Kota Banjarmasin3 hari yang lalu
Polresta Banjarmasin Tengah Selidiki Kasus Bayi Meninggal Saat Persalinan
-
HEADLINE3 hari yang lalu
Relokasi Normalisasi Sungai Kuranji di Cempaka Warga Ada yang Tak Setuju
-
HEADLINE1 hari yang lalu
Baliho Curhat Korban Investasi Bodong di Banjarmasin Diturunkan
-
Kota Banjarbaru2 hari yang lalu
Lomba Mancing Ikan di Sungai Kemuning Meriahkan HUT ke-17 Kecamatan Banjarbaru Selatan
-
PUPR PROV KALSEL2 hari yang lalu
Tingkatkan Capaian Akses Layanan Air Limbah dan Air Minum, Dinas PUPR Kalsel Gelar Workshop