Kendala Proses Dana Hibah, Pemprov Kalsel Akan Buat SOP

BANJARBARU, Kendala permohononan dana Hibah menjadi sorotan saat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar forum Konsultasi Publik dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Senin (25/2) di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel.

Forum konsultasi publik dimaksudkan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan yang mana penyusunan rancangan awal RKPD itu nantinya harus berpedoman pada RPJMD, RKPD, dan PSN.

Dalam forum kali ini keluhan maupun kendala seperti rencana peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pendidikan dan kesehatan juga perencanaan pengembangan ekonomi kemasyarakatan dibahas dalam kegiatan ini.

Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial Dewi Damayanti Said, mengaku memberberkan adanya kendala saat  permohonan dana hibah. “Ketidak jelaskan alur pengajuan dana. Apakah itu di Dinas sosial badan keuangan atau bero kesra juga menjadi pertanyaan kami bagaimana sih standar operasional selama ini,” tanya dia.

Menanggapi hal itu, Bapedda rencananya akan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas untuk alur permohonan hibah tersebut.  Selain itu, kendala lain juga ada di pendanaan ke Dinas Kesehatan cukup banyak namun fasilitas kesehatan di rumah sakit milik pemerintah masih minim.

Kepala Bapedda Kalsel, Nurul Fajar Desira menjelaskan memang ada beberapa masukan dan koreksi dalam forum konsultasi publik 2019 ini.  “Tujuannya yakni untuk mensingkronisasi sekaligus mendengarkan masukan dari peserta forum baik LSM maupun organisasi kekurangan apa yang terjadi dan kemudian akan disusun untuk perbaikan,” kata Fajar Desira.

Nah masukan masukan yang ada dari forum konsultasi publik ini akan ditindak lanjuti untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk penyusunan anggaran di 2020. Ia bersyukur, sejauh ini Pemprov masih memiliki nilai positif jika di bandingkan dari tahun 2017. Baik kualitas pendidikan, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi masih positif.

“Termasuk prosesntase kemiskinan penduduk di Kalsel tahun 2007 adalah 4,85 dan tingkat inflasi Kalsel 2018 mengalami penurunan 1,10 persen dibandingkan tahun 2017 sebesar 3 73 persen,” kata Nurul Fajar Desira.

Dijelaskan dia, meski masih positif, Pemprov tidak akan tinggal diam jika mana ada faktor penghambat yang akan memengaruhi kualitas SDM atau program unggulan yang disusun dalam RPJMD Kalsel.

Dalam acara Forum Konsultasi Publik tersebut, dibuka oleh Sekdaprov Kalsel, Abdul Haris. Dimana dia menyampaikan bahwa apa yang sudah di Target kan di RPJMD Pemerintahan Sahbirin Noor dan Rudy Resnawan akan menjalankannya dengan sebaik mungkin. “Yang mana dievaluasi, kita akan perbaiki nah difreum inilah kami akan menyerap aspirasinya untuk pembenahan kedepan,” kata Sekdaprov.(rico)