Kota Banjarbaru
BPBD Kalsel Buka Donasi Uang dan Barang untuk Korban Tsunami
BANJARBARU, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) membuka donasi untuk korban tsunami Selat Sunda. Donasi bisa berupa uang yang ditransfer ke rekening instansi itu bisa pula berupa barang.
Kepala BPBD Kalsel Wahyudin, Rabu (26/12) menuturkan, meski saat ini bantuan belum begitu banyak, tetapi sumbangan yang masuk baik uang dan barang masuk secara rutin. “Bantuan bisa melalui Bank Kalsel dan BNI . Jika berbentuk barang bisa diantar ke kantor BPBD Kalsel di Jalan Bangun Praja,” bebernya.
Kemudian, dia menghimbau bagi masyarakat yang ingin menyumbang barang tanpa melalui BPBD, maka diharapkan juga melapor ke pihaknya. Sehingga BPBD bisa mendata jumlah bantuan dari Kalsel.
Wahyudin mengungkapkan, kerugian yang ditimbulkan oleh bencana tsunami itu sangat besar. Barang berharga milik warga dan rumah warga dalam keadaan hancur diterjang gelombang laut yang naik ke darat. Sehingga korban memerlukan bantuan baik uang maupun logistik.
Pada kesempatan sebelumnya, Gubernur Sahbirin Noor menyampaikan duka cita mendalam atas bencana tsunami yang melanda salah satu daerah di Provinsi Banten itu. “Kita turut berduka atas musibah tsunami Selat Sunda, semoga korban yang selamat diberi kekuatan untuk bangkit kembali. Bagi yang telah meninggal dunia, semoga mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT,†ujarnya.
Gubernur meminta dinas terkait akan melakukan langkah-langkah konkret untuk membantu meringankan beban para korban bencana.(rico)
-
Bisnis2 hari yang laluSejak Dini Siapkan Dana Pensiun, Bonus Saldo BRI DPLK Lewat BRImo
-
NASIONAL1 hari yang laluImpor Kapal Virgo Berusia 39 Tahun Diselidiki
-
HEADLINE3 hari yang lalu11 Sopir Korban Kapal Virgo Belum Ditemukan, Rekan Gelar Doa dan Tabur Bunga
-
Kabupaten Kapuas2 hari yang laluPemkab Kapuas Perpanjang Tanggap Darurat Karhutla 14 Hari Kedepan
-
HEADLINE1 hari yang laluLima Sekoci Kapal Virgo Transport 8 Terdampar di Pesisir Pantai Seruyan
-
HEADLINE2 hari yang laluMK Kabulkan Gugatan MBG Watch, Batasi Kewenangan Pemerintah Ubah APBN


