Baru 60,60%, Kalsel Kejar Universal Health Coverage Program JKN- KIS

BANJARBARU, Mempercepat capaian Universal Health Coverage (UHC) pada program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), Pemprov Kalsel bersama dengan BPJS Kesehatan menggelar rapat forum komunikasi.

Dari data yang dipaparkan Asdep Monev Wilayah Kaltimtengseltara dr Phindo Bagus, dengan program UHC ini akan meningkatkan angka harapan hidup di Kalsel sebesar 2,9 tahun.

Untuk sementara, Kabupaten Balangan adalah satu-satunya kabupaten dengan tingkat UHC 100%, disusul Kota Banjarmasin dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Sedangkan per tanggal 1 September 2018 jumlah peserta JKN-KIS di Indonesia sebanyak 202.160.855 jiwa atau 77,04 % dari penduduk Indonesia.

Sementara Provinsi Kalsel capaian peserta JKN-KIS sampai 1 September 2018 yakni 2.394.061 (60,60%), pada roadmap sampai dengan 31 Desember 2018 mendatang sebesar 3.753.293 (95%) dengan asumsi jumlah penduduk Kalsel sebesar 3.950.835 jiwa.

Semua instansi terkait segera dapat merumuskan Pergub sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden No 8 Tahun 2017 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, karena berkaitan dengan percepatan pencapaian UHC.

Rapat dihadiri beberapa instansi terkait, diantaranya Dinas Kesehatan, Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Dinas Sosial, Sekdaprov Kalsel Abdul Haris Makkie

“Instansi terkait segera berunding dengan BPJS terkait penerbitan Pergub tindak lanjut dari Inpres No 8 tahun 2017. Intinya, Inpres ini tidak menyulitkan untuk dibuatkan Pergub, karena tujuan dari pusat dan daerah sama saja, tidak ada beda,” tegas Sekdaprov Kalsel Abdul Haris Makkie ketika memimpin rapat, Kamis (27/9).

Untuk menuju Kalsel UHC 2018, Pemprov akan membentuk Tim Percepatan Terpadu dan mengalokasikan anggaran untuk penambahan kuota peserta PBI APBD Prov Kalsel 2018 sebanyak 169.842 jiwa.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga telah melakukan kerjasama antara DPM PTSP, Disnaker untuk pengawasan dan pemeriksaan badan usaha, persyaratan perizinan, penegakkan kepatuhan dan pertukaran data/informasi. (rico)