Connect with us

Kabupaten Banjar

KPU Kalsel Apresiasi Sinergi Pemerintah Kabupaten Banjar dan KPU Kabupaten Banjar

Diterbitkan

pada

Kajian dan Analisis Strategis yang dilaksanakan KPU Kabupaten Banjar di Martapura, Kamis (19/11/2026) siang. Foto : DKISP Banjar

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Bupati Banjar H Saidi Mansyur membuka Kajian dan Analisis Strategis bertajuk “Tata Kelola Penghitungan Suara: Antara Inovasi Teknologi, Akuntabilitas dan Kepastian Hukum” di Aula Putih Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Banjar, Martapura, Kamis (19/11/2026) siang.

Pada kegiatan yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabipaten Banjar itu, Saidi menekankan pentingnya akurasi, transparansi dan kepastian hukum dalam proses penghitungan serta rekapitulasi suara sebagai tahapan krusial penyelenggaraan pemilu.

Menurut dia, proses tersebut tidak hanya berkaitan dengan penetapan hasil pemilihan, tetapi juga menentukan integritas dan legitimasi demokrasi serta kepercayaan masyarakat.

Baca juga : Kantongi RDTR, Kawasan Aerocity Banjarbaru Jadi Pusat Ekonomi Baru Kalsel

Dalam kesempatan itu dia mengatakan, perkembangan teknologi informasi memberikan peluang untuk meningkatkan kecepatan dan keterbukaan proses penghitungan suara. Namun, pemanfaatannya harus tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 25 Tahun 2023 dan PKPU Nomor 5 Tahun 2024.

Ia mengingatkan, teknologi hanya berfungsi sebagai alat bantu dan tidak boleh menggantikan prosedur kepemiluan yang telah ditetapkan.

“Sistem tersebut wajib teruji keamanannya, dapat diaudit serta mampu dipertanggungjawabkan secara teknis maupun yuridis agar kecepatan tidak mengorbankan ketepatan hasil,” tegas dia.

Baca juga : TPID Banjarbaru Pantau Harga dan Stok Bapok di Pasar Bauntung

Lebih lanjut, Saidi mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan evaluasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 di Kabupaten Banjar sebagai bahan perbaikan.

Sejumlah catatan yang perlu mendapat perhatian diantaranya ketidaksesuaian pencatatan formulir hasil di tingkat kecamatan, dinamika etik penyelenggara, hingga pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di lima kecamatan.

Tantangan penyelenggaraan pemilu juga berkaitan dengan dinamika pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pada 2026 yang mencapai 445.272 pemilih, termasuk pengawasan pencocokan terbatas di lapangan.

Baca juga : Perluas Jangkauan Disperkim Banjarbaru Pasang 2.204 Titik PJU

Karena itu, ia berharap kajian tersebut mampu menghasilkan rekomendasi konkret, bukan sekadar pembahasan konseptual.

Ia berharap diskusi bersama para pakar hari ini tidak berhenti pada tataran teori, tetapi melahirkan rekomendasi nyata bagi perbaikan tata kelola pemilu ke depan.

“Manfaatkan kehadiran para narasumber ahli ini untuk berdiskusi secara lugas, bertukar pengalaman di lapangan, dan merumuskan solusi yang benar-benar aplikatif,” pesan dia.

Baca juga : Disperkim Kalsel Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi Rumah Korban Bencana 2026

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Banjar Abdul Muthalib menegaskan pentingnya pemahaman dan konsistensi jajaran penyelenggara dalam menerapkan ketentuan teknis kepemiluan, khususnya pada tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara.

Menurut dia, pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya perlu diimbangi dengan pemahaman terhadap perkembangan regulasi dan kebijakan terbaru.

Hal tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga profesionalitas penyelenggara.

“Pengalaman serta kebiasaan dari pemilu sebelumnya saja tidak cukup menjadi landasan tugas. Penyelenggara harus memahami perkembangan regulasi dan kebijakan terkini serta bekerja secara profesional. Kami terus berkomitmen mendorong penguatan kapasitas jajaran demi mewujudkan tata kelola pemilu yang profesional dan berintegritas,” ungkap dia.

Baca juga : Geotrail Route Meratus Kenalkan Kekayaan Alam dan Budaya Kalsel

Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan Andi Tenri Sompa turut mengapresiasi sinergi Pemerintah Kabupaten Banjar dan KPU Kabupaten Banjar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta pelayanan kepemiluan.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam setiap tahapan pemilu untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan Andi Tenri Sompa sebagai pembicara utama, Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Alfitra Salam, Anggota DKPP RI Ratna Dewi Pettalolo, serta Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan H Akhmad Mukhlis. (kanalkalimantan.com/dkispbanjar)

Editor : Dhani


iklan

Komentar

MUSIC HITS with VOA


Disarankan Untuk Anda

Paling Banyak Dibaca