Pemkab Kapuas Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi, Tarif Angkutan Udara dan Kenaikan Harga Gula Disorot

KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS – Tarif angkutan udara dan kenaikan harga gula menjadi perhatian pemerintah dalam upaya menjaga stabilitas inflasi.

Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (9/11/2026) siang.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas mengikuti rapat tersebut secara virtual dari ruang rapat kantor Bupati Kapuas. Pemkab Kapuas diwakili Pelaksana Tugas (Plt) Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas, Budi Kurniawan, didampingi sejumlah staf dari instansi terkait.

Baca juga : Pemkab Kapuas Turunkan Status Tanggap Darurat Karhutla ke Masa Transisi

Selain membahas perkembangan inflasi, Rakor menyoroti kenaikan harga gula pasir, tarif angkutan udara, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional pada Oktober 2026 tercatat sebesar 0,22 persen secara bulanan (month-to-month) dan 3,23 persen secara tahunan (year-on-year).

Sementara itu, Bank Indonesia menyoroti kenaikan sejumlah komoditas pangan dan tarif angkutan udara sebagai faktor yang perlu diperhatikan dalam menjaga stabilitas harga.

Baca juga : Hari Pahlawan Nasional, Sekda Banjar Ajak Masyarakat Perkuat Kesetikawanan Sosial

Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam mengantisipasi tekanan inflasi.

Pemerintah daerah diharapkan mampu memantau perkembangan harga komoditas serta mengambil langkah sesuai kondisi di wilayah masing-masing.

Bagi Kabupaten Kapuas, keikutsertaan dalam rakor ini menjadi salah satu upaya memperkuat koordinasi lintas instansi, terutama dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat.

Baca juga : Peringati Hari Pahlawan, Bupati HSU Ajak Jaga Persatuan dan Gotong Royong

Selain pengendalian inflasi, pemerintah daerah juga didorong mendukung Program 3 Juta Rumah melalui kebijakan dan fasilitasi sesuai kewenangan daerah.

Dukungan tersebut mencakup peran pemerintah daerah dalam mendorong pelaksanaan program perumahan nasional sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. (Kanalkalimantan.com/ags)

Reporter : ags

Editor : kk