50 Peserta Ikuti Bimtek Focal Point Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Banjar

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Pengarusutamaan Gender (PUG) bukan semata-mata persoalan perempuan maupun program yang berdiri sendiri, melainkan strategi pembangunan untuk memastikan laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan, akses, manfaat, serta partisipasi yang adil dan setara.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar H Yudi Andrea saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Focal Point Pengarusutamaan Gender di Aula Baiman, Kantor Bapperida Kabupaten Banjar, Rabu (14/10/2026) pagi.

Yudi mengatakan, perspektif gender perlu diintegrasikan ke seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah.

Baca juga : Harmonisasi 2 Rancangan Perbup, Penmab Banjar Gelar Rapat di Kanwil Kemenkum Kalsel

“Oleh karena itu perspektif gender perlu diintegrasikan ke dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah,” ujar dia.

Ia menjelaskan, keberadaan Focal Point PUG sangat penting sebagai penggerak sekaligus penghubung pelaksanaan pengarusutamaan gender di masing-masing perangkat daerah.

“Perannya tidak hanya sebatas menjalankan tugas administratif, tetapi juga memastikan perspektif gender diperhatikan dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah,” jelaa dia.

Baca juga : Cegah Alih Fungsi Lahan Pertanian, Pemkab Kapuas Siapkan Raperda LP2B

Yudi berharap, para Focal Point mampu menjadi motor penguatan PUG di Kabupaten Banjar.

Untuk itu, sambung dia, diperlukan pemahaman yang baik mengenai konsep dan analisis gender, data terpilah, perencanaan dan penganggaran responsif gender, serta penyusunan dokumen pendukung pelaksanaan PUG.

“Saya berharap Focal Point dapat menjadi motor penguatan PUG di Kabupaten Banjar,” harap sekda.

Menurut dia, salah satu tantangan dalam pelaksanaan PUG adalah memastikan kebijakan yang telah disusun dapat diterjemahkan menjadi program dan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Baca juga : Bantuan Korban Kebakaran Palingkau Baru Diserahkan, Bupati Kapuas Minta Percepat

Karena itu, ia menekankan pentingnya penguatan data terpilah berdasarkan jenis kelamin sebagai dasar untuk mengidentifikasi kesenjangan gender.

Dengan demikian, perencanaan pembangunan dapat disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat sehingga intervensi pemerintah daerah lebih tepat sasaran.

“Perencanaan pembangunan harus didasarkan pada kondisi dan kebutuhan masyarakat yang nyata, sehingga intervensi pemerintah daerah dapat lebih tepat sasaran,” tegas dia.

Baca juga : Distribusi Air ke Pelanggan PTAM Berangsur Normal, Penyambungan Pipa Transmisi BPAM Banjarbakula Selesai

Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Banjar, Widya Wiri Utami, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep dan strategi PUG.

Biimtek ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Focal Point dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi pembangunan.

Widya menjelaskan, sebagian peserta merupakan kepala subbagian perencanaan yang memiliki peran penting dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses perencanaan program di perangkat daerah masing-masing.

Baca juga : Hadirkan 4 Narsum, DPMP Banjar Gelar Pelatihan untuk 26 Pambakal

“Kegiatan ini juga bertujuan memperkuat sinergi dan koordinasi antarperangkat daerah, mendorong perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan PUG untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Banjar yang lebih inklusif, adil, dan berkesetaraan,” ujar dia.

Kegiatan tersebut diikuti 50 peserta dan dihadiri perwakilan Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang PMKPM dan Pemerintah Daerah Wilayah III, Deputi Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI.

Sedangkan narasumber berasal dari Inspektorat dan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan. (kanalkalimantan.com/dkispbanjar)

Editor: Dhani