DPRD KAPUAS
Penanganan Karhutla di Kapuas Diapresiasi Wakil Rakyat
KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS – Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) optimalisasi peningkatan kesadaran masyarakat guna mencegah eskalasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dalam rangka memelihara Kamtibmas yang kondusif diapresiasi Anggota DPRD Kabupaten Kapuas, Thosibae Limin.
“Kegiatan tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat koordinasi, dan menyatukan langkah seluruh pihak dalam mencegah Karhutla,” ungkap Thosibae Limin. Kamis (17/9/2026).
Menurut Ketua DPC PDI Perjuangan Kapuas ini, sangat penting pencegahan Karhutla tidak hanya dilakukan pemerintah maupun aparat. Namun perlu kesadaran dan keterlibatan seluruh masyarakat. Apalagi kondisi musim kemarau membuat potensi karhutla perlu diwaspadai bersama.
Baca juga: Anggota DPRD Apresiasi Wisuda 134 Mahasiswa STAI Kuala Kapuas
“Karena itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat harus terus dilakukan, khususnya mengenai bahaya membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar,” jelas Siba -sapaan akrabnya-.
Siba menerangkan Karhutla tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas sehari-hari, serta dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
“DPRD Kapuas mendukung langkah pemerintah daerah dan aparat dalam memperkuat pencegahan Karhutla, melalui edukasi, koordinasi lintas sektor serta respons cepat terhadap setiap potensi kebakaran,” pungkasnya. (Kanalkalimantan.com/ags)
Reporter: ags
Editor: kk
-
Bisnis2 hari yang laluSejak Dini Siapkan Dana Pensiun, Bonus Saldo BRI DPLK Lewat BRImo
-
NASIONAL1 hari yang laluImpor Kapal Virgo Berusia 39 Tahun Diselidiki
-
Kabupaten Kapuas2 hari yang laluPemkab Kapuas Perpanjang Tanggap Darurat Karhutla 14 Hari Kedepan
-
HEADLINE2 hari yang lalu11 Sopir Korban Kapal Virgo Belum Ditemukan, Rekan Gelar Doa dan Tabur Bunga
-
HEADLINE21 jam yang laluLima Sekoci Kapal Virgo Transport 8 Terdampar di Pesisir Pantai Seruyan
-
HEADLINE1 hari yang laluMK Kabulkan Gugatan MBG Watch, Batasi Kewenangan Pemerintah Ubah APBN


