Bupati Kapuas Hadiri Rakor Pemerintahan Desa Kelurahan se-Kalteng

KANALKALIMANTAN.COM, PALANGKA RAYA – Bupati Kapuas H Muhammad Wiyatno didampingi Sekda Kapuas Usis I Sangkai menghadiri rapat koordinasi (Rakor) penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun 2026 yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalteng, di GOR Indoor Serbaguna, Jalan Tjilik Riwut Km 5,5, Palangka Raya, Kamis (6/8/2026) malam.

Kegiatan yang mengusung tema “Penguatan Peran dan Akuntabilitas Kepala Desa/Lurah se-Kalimantan Tengah Dalam Mewujudkan Desa Tangguh, Aman, Sejahtera Untuk Mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta Kartu Huma Betang Sejahtera” tersebut diikuti para kepala daerah, kepala desa, lurah, serta jajaran perangkat daerah dari seluruh kabupaten dan kota se-Kalteng.

Rakor menjadi wadah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah desa dan kelurahan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Baca juga: Jalan Baru di Banjarbaru, Konektivitas Wilayah Membuka Aktivitas Ekonomi

Kehadiran Bupati Kapuas menunjukkan komitmen Pemkab Kapuas dalam mendukung penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelurahan sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat.

Gubernur Kalteng H Agustiar Sabran meminta seluruh bupati dan wali kota mempercepat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai landasan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Revisi RTRW dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak masyarakat adat, mencegah konflik sosial, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kalimantan Tengah.

Baca juga: Pemkab Kapuas Matangkan Aturan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Menghadapi puncak musim kemarau tahun 2026, Gubernur Kalteng menginstruksikan seluruh pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). “Hingga 3 Agustus 2026 tercatat lebih dari 3.000 hektare lahan terbakar dengan 4.645 titik panas di Kalimantan Tengah. Status siaga darurat Karhutla telah diberlakukan sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026,” katanya.

Selain penanganan Karhutla, Gubernur mengajak seluruh pemerintah desa dan kelurahan memperkuat komitmen mewujudkan wilayah yang bersih dari narkoba melalui program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba. Pemerintah juga menekankan pentingnya pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) secara objektif dan transparan agar berbagai program bantuan sosial, termasuk Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) tepat sasaran.

“Sinergi lintas pemerintahan diharapkan semakin kuat dalam mendukung implementasi program prioritas nasional yang selaras dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta Program Kartu Huma Betang Sejahtera di Kalimantan Tengah,” tegasnya. (Kanalkalimantan.com/ags)

Reporter: ags
Editor: kk