Menko Polkam RI Kunjungi Kabupaten Kapuas

KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS – Pemerintah Kabupaten Kapuas menerima kunjungan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) RI, Djamari Chaniago, Jumat (31/7/2026) siang.

Penyambutan berlangsung di hall Rujab Bupati Kapuas dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah H Agustiar Sabran bersama Wakil Gubernur Kalteng H Edy Pratowo, Bupati Kapuas HM Wiyatno, Wakil Bupati Kapuas Dodo, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah, TNI, dan Polri. Juga hadir sejumlah Bupati, Wakil Bupati di Provinsi Kalimantan Tengah bersama unsur Forkopimda.

Pertemuan silaturahmi tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, serta mendukung percepatan pembangunan nasional.

Bupati Kapuas H Muhammad Wiyatno memaparkan kondisi terkini Kabupaten Kapuas, khususnya terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang menjadi perhatian utama pada musim kemarau.

Pemerintah Kabupaten Kapuas menerima kunjungan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) RI, Djamari Chaniago, Jumat (31/7/2026) siang. Foto: ags

Baca juga : Selesai Dikerjakan, Dinas PUPR Kalsel Serahkan Lintasan Atletik Stadion 17 Mei ke Dispora

Bupati Wiyatno menjelaskan, perkembangan titik panas (hotspot) serta kondisi Karhutla di wilayah Kabupaten Kapuas hingga 29 Juli 2026, disertai berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Kapuas telah menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla, membentuk Satuan Tugas Penanganan Karhutla hingga tingkat kecamatan dan desa, serta menerbitkan surat edaran kepada camat, kepala desa/lurah, dan perusahaan besar swasta untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau.

“Pemerintah daerah terus melaksanakan patroli terpadu, sosialisasi pencegahan Karhutla, apel siaga, rapat koordinasi, hingga penegakan hukum bersama Kepolisian, Kejaksaan, dan Dewan Adat guna mencegah pembukaan lahan dengan cara Dibakar,” jelas Wiyatno.

Selain itu, Bupati juga telah mengeluarkan surat kepada perusahaan perkebunan, pertambangan, HTI, dan HPH agar berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan Karhutla di wilayah operasional masing-masing.

Baca juga : Pemusatan Diklat Paskibraka Kota Banjarbaru 2026 Dimulai

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah H Agustiar Sabran menyampaikan gambaran umum mengenai kondisi dan potensi Kalimantan Tengah sebagai salah satu provinsi terluas di Indonesia yang memiliki posisi strategis sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurutnya, Kalimantan Tengah memiliki sumber daya alam yang melimpah di sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, perikanan, hingga pertambangan yang menjadi modal penting dalam mendukung ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional.

Gubernur Kalteng menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Berbagai tantangan seperti Karhutla, aktivitas pertambangan tanpa izin, illegal logging, serta konflik penguasaan lahan memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat. Ia berharap kunjungan Menko Polkam dapat semakin memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menyelesaikan berbagai persoalan strategis di Kalimantan Tengah.

Menanggapi paparan Bupati Kapuas dan Gubernur Kalteng, Menko Polkam RI Djamari Chaniago mengatakan, Kalimantan merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis bagi Indonesia. Selain menjadi penyangga IKN, wilayah ini juga berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Oleh sebab itu, stabilitas keamanan dan keberlanjutan pembangunan di Kalimantan harus menjadi tanggung jawab bersama.

Baca juga : Kota Banjarbaru 25 Besar Nasional Pelayanan Investasi “Sangat Baik”

Dalam arahannya, Menko Polkam menyoroti sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius, di antaranya penanganan Karhutla, pemberantasan pertambangan tanpa izin (PETI), illegal logging, penyelesaian konflik agraria, serta penguatan koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan aparat penegak hukum. Menurutnya, seluruh persoalan tersebut harus ditangani secara terpadu dengan mengedepankan pencegahan, penegakan hukum, dan pemberdayaan masyarakat.

Menko Polkam menjelaskan arah kebijakan Presiden Republik Indonesia yang mengusung konsep “President of Solutions”, yakni pemerintahan yang berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat secara cepat, tepat, dan terukur. Konsep tersebut diwujudkan melalui berbagai program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan nasional, dan mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Silaturahmi dan kunjungan kerja tersebut berlangsung dalam suasana hangat, penuh dialog, dan semangat kebersamaan. Diharapkan, pertemuan ini semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten Kapuas, Forkopimda, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan mempercepat pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kapuas maupun Kalimantan Tengah. (Kanalkalimantan.com/ags)

Reporter: ags
Editor: kk