GMPD Banjarbaru Orasi Terbuka Depan Balai Kota, Ini 10 Tuntutan yang Disampaikan

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU — Gerakan Masyarakat Peduli Demokrasi (GMPD) Banjarbaru menggelar orasi terbuka di depan Balai Kota Banjarbaru, Rabu (3/12/2025) pagi.

Mereka membawa spanduk bertuliskan “Demokrasi itu Wasiat Pendiri Kota ini, Anda Bukan Penerima Wasiat” dan “Kami, Rakyat Terus Mengawasi, Jangan Ada Dusta di Antara Kita”.

Ketua GMPD Banjarbaru, Rachmadi ‘Engot’ memimpin orasi dengan melempar 10 tuntutan yang berisi koreksi dan solusi tentang berbagai isu terhadap Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby setelah 6 bulan dilantik.

Semua tuntutan berdasarkan fakta di lapangan yang dilaporkan warga di lima kecamatan Banjarbaru kepada GMPD Banjarbaru.

Pertama, meminta Wali Kota untuk melakukan efisiensi dengan tidak banyak melakukan acara seremonial, karena itu tidak sejalan dengan instruksi Bapak Presiden Prabowo tentang efisiensi acara seremonial.

Ketua GMPD Banjarbaru menilai, kegiatan-kegiatan seremonial tersebut hanya menghambur-hamburkan uang karena tentunya memerlukan biaya.

“Seremonial penting, tetapi sewaktu-waktu saja lah, karena dananya tidak sedikit. Sekali keluar misalnya 10 juta 15 juta, kalau dua sampai tiga bulan rutin kan sayang. Katanya efisiensi?” ungkapnya.

Kedua, mengevaluasi acara-acara lomba yang diadakan di kelurahan dan tingkat kecamatan. GMPD menyebut semua itu memerlukan biaya yang tidak sedikit apalagi melibatkan pihak ketiga.

Ketiga, meminta Wali Kota Banjarbaru untuk melanjutkan kegiatan bedah rumah masyarakat yang tidak mampu dengan penuh pengawasan agar benar-benar tepat sasaran.

Keempat, mengevaluasi pelaksanaan pasar murah agar tepat sasaran dan tidak merugikan pedagang di pasar rakyat tradisional.

Kelima, meminta Wali Kota mencopot Tenaga Ahli Khusus yang diangkat Wali Kota lantaran sampai saat ini belum ada memberikan dampak signifikan.

“Sudah banyak ASN yang lebih senior dan ahli dalam bidangnya, ini membuang buang anggaran saja. Lebih baik dananya dialihkan untuk pembangunan fisik yang dibutuhkan masyarakat,” tegas Engot.

Keenam, meminta perhatian serius kepada Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru terkait masalah stunting, mengingat Banjarbaru pernah meraih peringkat pertama penanganan stunting pada tahun 2023/2024.

Ketujuh, mengimbau Wali Kota Banjarbaru, Sekretaris Daerah Banjarbaru, dan Ketua DPRD Banjarbaru membaca ulang UU No 23 Tahun 2024 Tentang Pemerintah Daerah.

Alasannya, keberadaan Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wartono sama sekali belum berkontribusi di Pemko Banjarbaru, meskipun pihaknya tidak menampik kondisi kesehatan beliau.

“Berapa dana yang dikeluarkan setiap bulan untuk gaji, tunjangan, sewa rumah dinas dan fasilitas lainnya? Dana tersebut baik dialihkan untuk pembangunan rumah sehat masyarakat tidak mampu. Dalam 1 bulan target 1 rumah, dalam 5 tahun bisa banyak rumah yang bisa dibangun,” terangnya.

Kedelapan, meminta Wali Kota dan Wakil Wali Kota segera menindak tegas dan mengusut kasus hilangnya dana Dinas Kesehatan sebesar Rp2,6 miliar yang diduga dilakukan oleh Bendahara.

“Apakah mungkin dia cuma bekerja sendirian terhadap raibnya dana tersebut ? Apakah sudah dicari oleh Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap keberadaan sang Bendahara? Atau sengaja tidak dicari?,” tanya Engot.

Kesembilan, meminta Wali Kota untuk inspeksi mendadak (sidak) ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) agar tidak terjadi kelangkaan BBM dan Gas LPG.

“Kami meminta kepedulian Pemko Banjarbaru dengan kondisi yang masyarakat alami sekarang,” ujar Engot.

Kesepuluh, GMPD akan tetap memonitoring jalannya roda pemerintahan di Kota Banjarbaru, baik kinerja Wali Kota, Wakil Wali Kota, SKPD, DPRD dan semua unsur.

“Hal ini kami lakukan karena cintanya kami

dengan Kota Banjarbaru,” pungkas Ketua GMPD Banjarbaru.

Sementara ketika massa berorasi, Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby tidak turun menemui hanya diwakili Sekretaris Daerah Banjarbaru, Sirajoni datang menemui para demonstran.

Pemko Banjarbaru mengapresiasi dan menerima semua aspirasi yang disampaikan masyarakat ditandai dengan penandatanganan lembar tuntutan.

“Tentunya ini menjadi pemikiran kami untuk menjadi koreksi atau langkah-langkah selanjutnya yang akan kami diskusikan dengan Wali Kota atau DPRD Banjarbaru,” ucapnya.

Selain itu, pihaknya akan mengkaji kesepuluh tuntutan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kita akan pelajari apakah sesuai ketentuan yang berlaku dan apakah bisa kita laksanakan atau tidak. Itu jadi bahan pertimbangan kami,” tutupnya. (Kanalkalimantan.com/fahmi)

Reporter: fahmi
Editor: bie