Bank Kalsel Salah Input Rp5,1 Triliun, Gubernur Muhidin Bantah Dana Mengendap

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin berikan bantahan sekaligus klarifikasi mengapa terjadi kesalahan input sandi golongan yang membuat rekening Pemerintah Kota Banjarbaru terseret tuduhan dana mengendap di Bank Kalsel.

H Muhidin menjelaskan dalam Laporan Antasena LBUT-KI Keuangan Bulanan Bank Kalsel salah dalam pelaporan sandi Golongan Nasabah yang seharusnya milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam rangka manajemen kas daerah yang ada di BPKAD Kalsel, atas persetujuan Gubernur, Pemprov Kalsel menempatkan dana di Bank Kalsel.

Dalam kas tersebut tercantum akumulasi total saldo sebesar Rp4.746.397.483,851 dari 13 NOA atau jumlah nasabah/rekening.

Baca juga: Akui Salah Input, Begini Penjelasan Bank Kalsel soal Duit ‘Parkir’ Rp5,1 Triliun

“Nah yang kita tempatkan di Bank Kalsel itu terdiri dari giro dan deposito Rp3,9 triliun. Sedangkan yang lainnya deposito, jadi jumlahnya Rp4,746 triliun sekian,” ungkap Gubernur Kalsel H Muhidin saat diwawancarai di Bank Kalsel Cabang Perkantoran Gubernur Kalsel, Selasa (28/10/2025) siang.

Kemudian, sambung H Muhidin kesalahan yang terjadi terlaporkan bahwa sandi Golongan Pihak Lawan S131303L (Pemerintah Kabupaten) dan S131302L (Pemerintah Kota) untuk CIF milik Pemerintah Provinsi Kalimanatan Selatan, seharusnya diisi dengan sandi S131301L (Pemerintah Provinsi).

“Karena salah sandi golongan nasabah, disitu ada sandi golongan nasabah untuk kabupaten dan untuk kota, serta provinsi kodenya masing-masing, di sini tercantum kodenya kalau kabupaten itu S131303L sedangkan kota itu S131302L, sedangkan provinsi S131301L,” jelas Gubernur Muhidin.

“Karena Bank Kalsel salah input menjadi sandi kota lalu terbacalah oleh Menteri Keuangan itu punya daerah Kota Banjarbaru,” jelasnya.

Baca juga: Uang Daerah ‘Parkir’ Rp5,1 Triliun, Bank Kalsel Ternyata Salah Input

Bank Kalsel kemudian melakukan pemeriksaan ulang dan membenarkan kembali sandi yang seharusnya sandi golongan nasabah milik Pemerintah Provinsi Kalsel.

“Namun provinsi ini bukan sampai Rp5 triliun, saat ini ada Rp4,7 triliun dan itu bukan dana endapan melainkan dana sementara yang belum kita realisasikan untuk belanja, maka kita taruh di bank, kita depositokan sebesar Rp3,9 triliun,” ungkap Muhidin.

Gubernur juga menjelaskan jika dana yang dituduh mengendap adalah dana sementara yang belum digunakan, maka didepositokan agar dapat menguntungkan.

Data per 30 September, deposito yang ada saat ini di Bank Kalsel memiliki bunga 6,5 persen per bulan. Jika 6,5 persen atau Rp6,5 miliar dikalikan Rp3,99 triliun maka dalam satu bulan bunga deposito adalah Rp21 miliar.

Baca juga: Bupati Banjar Kapolres Banjar Resmikan Rutan Miliki Fasilitas Terbaik di Kalsel

“Kalau sampai 5 bulan, berarti deposito di Bank Kalsel menjadi Rp100 miliar lebih. Ini adalah keuntungan daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Kenapa kita taruh di deposito karena kalau kita taruh digiro, mungkin bunganya sedikit,” jelasnya.

Dia meluruskan statemen yang menyebut ada endapan dana ini adalah tidak benar. Uang yang ada merupakan hasil pendapatan daerah provinsi, baik dari pajak dan retribusi sebagainya berturut-turut didepositokan terakumulasi Rp3,9 triliun.

Namun, apabila dibelanjakan untuk keperluan dinas terkait atau belanja lainnya maka deposito akan ditarik dan ditaruh di giro untuk pembayaran kepada pihak ketiga.

“Maka apabila kita belanja, ada realisasi pengeluaran, itu akan dipotong seperti misalnya ada dinas melaksanakan pekerjaan, lalu kita tarik deposito itu, yang akan diambil pihak ketiga, kita berikan surat deposito itu, lalu kita taruh ke giro untuk belanja,” sambungnya.

Baca juga: Tingkatkan Kualitas Pelayanan Kepegawaian, BKPSDM Banjar Gelar Forum Konsultasi Publik

Per 28 Oktober 2025, dia menyebutkan sudah ada penarikan Rp268 miliar dari akumulasi giro dan deposito di Bank Kalsel milik Pemprov yang berjumlah Rp4,7 triliun.

“Jadi sisanya Rp4,477 triliun, tetapi ini tidak mengurangi daripada deposito itu yang ada. Deposito yang ada tetap Rp3,9 triliun,” tuntas Muhidin (Kanalkalimantan.com/wanda)

Reporter: wanda
Editor: bie