Pemprov Kalsel
Pencegahan Korupsi, Pemprov Kalsel Upayakan Survei Penilaian Integritas Naik
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Inspektorat terus berupaya meningkatkan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Rencana aksi tindak lanjut hasil SPI itu dari sosialisasi hasil SPI kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, sosialisasi antikorupsi kepada internal dan eksternal pemerintah daerah, pemantauan MCP setiap triwulan, penanganan pengaduan berkadar pengawasan, penandatanganan pakta integritas dan persiapan pelaksanaan SPI 2024.
“Hasil SPI meliputi tingkat keyakinan dan kejadian risiko gratifikasi, permasalahan dalam PBJ, penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, konflik kepentingan dalam pengelolaan SDM dan penyalahgunaan anggaran dinas,” kata Inspektur Daerah Provinsi Kalsel, Akhmad Fydayeen usai rapat koordinasi dan sosialisasi hasil SPI melalui zoom bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Senin (18/3/2024).
Baca juga: Dishub Kalsel Tambah 5 Armada BRT Banjarbakula, Ambil Alih BTS Teman Bus
Dijelaskan Fydayeen, indeks SPI Kalsel di tahun 2023 masih tergolong baik dengan nilai 72,55. Di tahun 2024 ini akan diupayakan bisa di atas nilai sebelumnya agar dapat menumbuhkan integritas anti korupsi bagi penyelenggara pemerintah.
“SPI bertujuan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan ada beberapa poin dari SPI yang terpenting itu penguatan SDM dan integritas ASN,” ujarnya.
Ia menekankan Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi salah satu contoh bagi kabupaten kota di Kalsel dalam meningkatkan jumlah responden karena berhasil meraih indeks SPI tertinggi dengan nilai 81,14.
Baca juga: TPID Kalsel Kendalikan Inflasi dengan Operasi Pasar
“Pemkab atau Pemko bisa melibatkan responden diantaranya responden internal yakni dari ASN lingkup Pemkab Pemko, responden eksternal dari pengguna layanan, serta dari responden eksper atau dari kelompok ahli,” jelasnya.
Koordinasi optimalisasi SPI di Kalsel meliputi sasaran MCP dari KPK meliputi pelayanan publik yang berorientasi kepada Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dan persepsi anti korupsi yang berorientasi kepada Indeks Integritas Nasional (IIN).
Nilai MCP di tahun 2023 lalu mendapatkan 85,00 dan di tahun ini diyakinkan bisa mencapai nilai 90,00.
Baca juga: Pemprov Kalsel Komitmen Dukung Peningkatan Pelayanan PDAM Balangan
“Program MCP KPK ada delapan area diantaranya, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pelayanan publik, pengawasan Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, tata kelola Barang Milik Daerah ( BMD, optimalisasi pajak daerah dan pengelolaan BMD,” tandasnya. (Kanalkalimantan.com/infopublikmckalsel)
Editor : kk
-
Bisnis3 hari yang lalu
Syamsudin Noor Jadi Bandara Domestik, Begini Respon Wali Kota Banjarbaru
-
HEADLINE19 jam yang lalu
Mengulang Pertarungan di Pilgub Kalsel, Denny Indrayana Lamar Nasdem
-
HEADLINE2 hari yang lalu
H Muhidin Siap Lamar Semua Parpol, Incar Cagub Kalsel Gandeng Hasnur
-
Kota Banjarbaru2 hari yang lalu
Proyek Trotoar Jalan Kemuning Langsung Drainase, Begini Respon Warga yang Pagarnya Kena Bongkar
-
HEADLINE16 jam yang lalu
Uji Trayek Angkutan Bus Pengumpan di Kota Banjarbaru
-
HEADLINE2 hari yang lalu
Dua Hari Hilang di Tengah Rawa, Kakek Syahdan Ditemukan Selamat