Kabupaten Pulang Pisau
DPRD Apresasi Kesiapan Polres Pulang Pisau Saat Karhutla
KANALKALIMANTAN.COM, PULANG PISAU- Anggota DPRD Pulang Pisau mengapresiasi kesiap-siagaan aparat kepolisian, khususnya Polres Pulang Pisau, dalam mencegah dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
“Saya melihat, Polres Pulang Pisau sepertinya sudah siap menghadapi kemungkinan terjadinya Karhutla di wilayahnya pada musim kemarau tahun ini. Hal itu dilihat dari kesiapan peralatan dan personilnya, ” kata Fadli.
Lanjut Politikus PDI Perjuangan ini, Langkah itu dibuktikan dengan sudah dilaksanakan giat apel personil dan pengecekan sarana dan prasarana (Sapras) Karhutla yang digelar Polres Pulang Pisau bersama, TNI, BPBD dan unsur terkait lainnya.
Anggota DPRD dari Dapil II Kecamatan Maliku dan Pandih Batu itu mengatakan, antisipasi dan penanganan Karhutla tidak dapat dilakukan sendiri oleh Polri. Namun membutuhkan kerjasama semua stakeholders, baik dinas instansi pemerintah yang termasuk dalam tim Satgas Karhutla, serta lembaga-lembaga, ormas dan masyarakat yang memiliki lahan dan pekarangan.
Kendati demikian, ia berharap tahun 2023 ini tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan.
”Saya juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama berperan aktif mencegah terjadinya Karhutla. Jika melihat dan mengetahui adanya titik Karhutla, segera menyampaikan dan berkoordinasi kepada pihak terkait sehingga dapat dilakukan penanganan dan langkah antisipasi sehingga tidak meluas,” tutupnya. (Kanalkalimantan.com/kk)
Reporter : kk
Editor: cell
-
Kabupaten Hulu Sungai Utara22 jam yang laluBupati HSU Melantik 13 Pejabat, Bakal Ada Lagi Mutasi
-
HEADLINE2 hari yang laluLima Sekoci Kapal Virgo Transport 8 Terdampar di Pesisir Pantai Seruyan
-
NASIONAL2 hari yang laluImpor Kapal Virgo Berusia 39 Tahun Diselidiki
-
Kabupaten Hulu Sungai Utara1 hari yang laluPolres HSU Bersama Mahasiswa Bagi-bagikan Masker
-
PLN UIP3B KALIMANTAN1 hari yang laluPLN ULTG Batulicin Turun Langsung Menjaga Aset Transmisi dari Karhutla
-
HEADLINE3 hari yang laluMK Kabulkan Gugatan MBG Watch, Batasi Kewenangan Pemerintah Ubah APBN


