Ini Pesan Sekjend Kemendagri Saat HUT Satpol PP dan Satlinmas di Gubernuran

BANJARBARU, Puncak peringatan HUT Satpol PP ke-68 dan Satlinmas ke-56 tahun 2018 tingkat nasional berlangsung di perkantoran Gubernur Kalsel, dihadiri ribuan anggota Satpol PP dari berbagai daerah di Indonesia, Sabtu (3/3).

Acara diisi dengan pemberian pengahrgaan dari Menteri Dalam Negeri RI Tjahyo Kumolo kepada Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina, Walikota Banjabaru Nadjmi Adhani dan Sekda Provinsi Kalsel Abdul Haris Makkie atas partisipasi dan dukungannya selaku tuan rumah pada HUT Satpol PP ke-68 dan Satlinmas ke-56 tahun 2018. Penghargaan diserahkan Sekretaris Jenderal Kemendagri RI Hadi Prabowo, mewakili Mendagri Tjahyo Kumolo.

Sekjend Kemendagri RI Hadi Prabowo berpesan ahar jajaran Satpol PP dan Satlinmas terus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas sebagai abdi negara, abdi masyarakat dan abdi pemerintah. “Lebih profesional, kompeten dan berintegrasi tinggi,” ujarnya.

Peringatan Hari Jadi Satpol PP dan Satlinmas tahun 2018 ini, menjadi sangat istimewa karena bersamaan dengan tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak di 171 daerah di 17 provinsi dan 154 kabupaten/kota se Indonesia.

“Terkait hal ini saya anggap terdapat relevansi antara tugas pokok dan fungsi Satpol PP dalam penegakan Perda, penyelenggaran ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat,” katanya.

Lebih jauh dijelaskan Hadi Prabowo, Satlinmas memiliki tugas pokok dan fungsi diantaranya, membantu menjaga ketentraman dan ketertiban umum pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada, baik sebelum, pada saat maupun setelah pelaksanaan pemungutan suara.

Tugas lain dari Satlinmas, terangnya, membantu penanggulangan bencana serta tugas sosial kemasyarakatan lainnya.

Diharapkan, katanya lagi, seluruh jajaran Satuan Pol PP dan Satlinmas senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan dalam menjaga ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan di daerah masing-masing.

“Faktor penting yang harus diperhatikan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan ketertiban umum dan kenteraman masyarakat dalam mengawal Pilkada adalah pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik vertikal maupun secara horisontal dengan instansi terkait,” pungkasnya. (ammar)