Pemkab Kapuas Komitmen Dukung Reformasi Birokrasi Sesuai Arahan Nasional

KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS – Bupati Kapuas, H Muhammad Wiyatno menyatakan komitmen pemerintah daerah terus mendukung reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas ASN serta penyelarasan kebijakan kepegawaian sesuai arahan nasional.

“Kami menyambut baik pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2025 ini,” kata Bupati Wiyatno saat menghadiri Rakornas Kepegawaian BKN tahun 2025. Rakornas Kepegawaian BKN 2025 mengusung tema ‘ASN Bergerak Bersama Mewujudkan Asta Cita di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Turut mendampingi Bupati Kapuas H Muhammad Wiyatno dalam Rakornas, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kabupaten Kapuas, Mahrita.

Baca juga: Kelas Kecerdasan Artifisial “AI Goes To School Batch 2” Guru se Kabupaten Banjar

Bupati Wiyatno mengatakan melalui Rakornas ini, diharapkan pemerintah daerah khususnya Pemkab Kapuas dapat memperkuat kolaborasi dan mendapatkan penyelarasan kebijakan strategis dalam rangka mewujudkan ASN yang kompeten, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan, demi mendukung visi pembangunan daerah.

Kegiatan Rakornas dibuka secara langsung oleh Kepala BKN, Prof Dr Zudan Arif Fakrullah dihadiri seluruh kepala daerah se-Indonesia, serta didampingi masing-masing Kepala BKPSDM.

Kepala BKN, Prof Dr Zudan Arif Fakrullah menyampaikan, jumlah ASN di Indonesia mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2024 hingga 2025, yakni bertambah sekitar 1,3 juta.

“Jumlah ASN kita sekarang, kalau saya mudahkan menyebutnya 5,6 juta atau tepatnya 5,588 juta. Ini bukan sekadar angka, tetapi memiliki dimensi skill, knowledge, dan attitude yang harus mampu mewujudkan Asta Cita, visi-misi kepala daerah, serta menjaga NKRI tetap utuh,” ujarnya.

Baca juga: Silaturahmi ke Bupati, BKPRMI Banjar Sampaikan Kepengurusan Baru 

Ia menegaskan bahwa BKN memegang amanah besar dalam menjaga orkestrasi tata kelola kepegawaian nasional. Zudan menekankan bahwa Asta Cita sebagai pedoman pembangunan ASN lima tahun ke depan harus diwujudkan bersama melalui kolaborasi seluruh instansi pemerintah.

“Bagaimana kita semua menggerakkan agar ideologi Pancasila bisa terwujud melalui SDM yang sehat, cerdas, dan berdaya saing,” tambahnya.

Zudan menyampaikan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya menyangkut peningkatan kualitas ASN, tetapi juga harus mampu melindungi ASN dan masyarakat. Ia mencontohkan bagaimana industri keuangan dan telekomunikasi berhasil melakukan transformasi besar-besaran melalui inovasi yang mempermudah dan membahagiakan masyarakat, seperti perubahan layanan dari whistle post menjadi layanan perbankan real time dan mobile banking.

“Semangat reformasi harus membuat tata kelola kepegawaian semakin melindungi, semakin memudahkan, dan semakin membahagiakan. Jika layanan kita masih menggunakan cara-cara 20 tahun lalu, berarti kita belum mereform. Regulasi kita harus bergerak dari represif ke responsif,” katanya.

Prof Zudan mengingatkan seluruh peserta bahwa delapan aspek besar dalam Asta Cita harus diterjemahkan secara nyata dalam fungsi dan peran ASN, termasuk dalam menopang pertumbuhan ekonomi 8 persen serta menciptakan pelayanan publik yang adaptif dan modern.

Baca juga: Datangi Dua SPBU Stok Pertamax Habis

“Jadi, Rakornas Kepegawaian Tahun 2025 ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk menyelaraskan kebijakan, memperkuat reformasi birokrasi, serta memastikan bahwa ASN mampu menjawab tuntutan perubahan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (Kanalkalimantan.com/ags) 

Reporter: ags
Editor : kk